Sukoharjo, Gatra.com - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Sukoharjo hanya sebagian SD saja yang diperbolehkan. Hal ini menyusul terbitnya sistem PTM tingkat SD yang diterapkan dengan cara dua metode. 

Aturan metode PTM SD di Sukoharjo itu diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo, dengan nomor 421.2/0033/2022 terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 semester II tahun ajaran 2021/2022. Dalam edaran tersebut tertuliskan hanya sekolah dengan jumlah siswa maksimal 20 orang per kelas saja, yang diperbolehkan mengadakan PTM 100 persen.

Sementara itu, untuk siswa dengan kapasitas siswa lebih dari 20 orang per kelas hanya diizinkan mengadakan PTM maksimal 50 persen dari kuota per kelas. Selain itu, maksimal durasi ditetapkan 6 jam pelajaran dengan waktu masing-masing pelajaran maksimal 35 menit dan istirahat 15 menit.

Kabid Pendidikan SD Disdikbud Sukoharjo, Budiarti, mengatakan, saat ini aturan tersebut sudah diterapkan di seluruh SD di Sukoharjo. Menurutnya, seluruh SD sudah menerapkan sistem PTM sesuai dengan SKB empat menteri. Aturan metode PTM berdasarkan kuota siswa per kelas tersebut ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan.

Sesuai aturan pemerintah pusat, PTM semester II wajib dilaksanakan semua satuan pendidikan. Namun Disdikbud Sukoharjo menerapkan sistem menyesuaikan jumlah siswa di kelas. 

"Kalau siswanya lebih dari 20 orang per kelas hanya kami izinkan 50 persen saja. Kalau di bawah 20 orang kami izinkan menerapkan PTM 100 persen. Kasihan juga kalau siswanya 10 orang masih dibagi 50 persen per kelas nanti hanya lima orang. Kasihan anak-anaknya kalau siswanya terlalu sedikit," katanya, Senin (24/1).

Menurut Budiarti, aturan tersebut diterapkan lantaran dipengaruhi faktor vaksinasi anak SD yang belum menyeluruh. Nantinya, apabila vaksinasi siswa SD sudah mencapai 100 persen, pihaknya akan menunggu anjuran Bupati Sukoharjo terkait diperbolehkan atau tidaknya PTM 100 persen diterapkan di seluruh SD.

"Nanti sembari melihat perkembangan kondisi persebaran Omicron juga. Kalau seluruh siswa SD sudah divaksin semua, baru nanti kami menunggu anjuran dari Bupati dan Kepala Dinas apakah diizinkan 100 persen semua atau belum," tandasnya.