Jakarta, Gatra.com – Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal tersebut meliputi mutu, ekuitas, perlindungan finansial, dan sebagainya.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, dalam diskusi daring pada Kamis (20/1). Dia mengatakan, perlu kolaborasi semua komponen guna mewujudkan pelayanan yang optimal.

“Kita tahu, untuk mencapai sesuatu yang besar tidak mungkin dilakukan sendirian. Apalagi, cita-cita yang ingin dicapai adalah seluruh rakyat tercakup dalam program JKN. Kita butuh dukungan dari semua pihak,” tuturnya.

Hingga akhir 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai sekitar 226 juta jiwa peserta. Jumlah ini setara 84% dari populasi Indonesia sebanyak 270 juta jiwa. Karena itu, BPJS Kesehatan mesti bekerja lebih baik agar dapat mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Mahlil menambahkan, tantangan lainnya yaitu belum adanya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Namun, perusahaan juga harus menjaga kesehatan keuangan dana jaminan sosial (DJS) supaya fasilitas kesehatan tidak mengalami gangguan cash flow.

BPJS Kesehatan terus melakukan beberapa kajian ihwal program JKN. Nantinya, hasil kajian bisa disinergikan dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait guna mendukung perbaikan penyelenggaraan program JKN.

Menurut Mahlil, program JKN memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan. Hingga kini, setidaknya ada 1,5 miliar layanan sudah dilakukan sejak program ini digulirkan pada tahun 2014.

“Dengan begitu, kita juga telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sebab, upaya ini dapat turut mencegah kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, serta peningkatan fasilitas kesehatan,” jelasnya.