Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo yang diwakili oleh Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Muhammad Rizal Martua Damanik mengungkapkan angka prevalensi stunting di tahun 2021 masih cukup besar yaitu 24,4%.

Meskipun telah berhasil diturunkan, kata Rizal, namun angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. "Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 132 negara yang diurutkan berdasarkan prevalensi stunting balita terendah hingga tertinggi," ungkapnya. 

"Ini satu kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua bagaimana kita dapat menurunkan angka prevalensi stunting ini," imbuh Rizal dalam webinar bertajuk "Sosialisasi Pemahaman Hubungan Perilaku Merokok dan Stunting untuk BKKBN Perwakilan Provinsi dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)", yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BKKBN OFFICIAL pada Kamis, (20/1).

Lanjutnya, berdasarkan laporan tersebut itu, Indonesia juga merupakan negara dengan prevalensi stunting pada bayi di bawah lima tahun (balita) tertinggi ke-3 di antara negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, setelah Timor Leste dan Laos Demokrat. 

"Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia [SDM] yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka percepatan penurunan stunting menjadi keharusan," kata Rizal.

Sementara, ia mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah telah menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Namun, berdasarkan data studi status gizi balita di Indonesia tahun 2021 lalu, tren prevalensi stunting Indonesia menunjukkan penurunan.

Rizal menuturkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target prevalensi stunting yang harus dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Ia mengatakan di dalam Perpres tersebut, Jokowi pun sudah memberikan mandat kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting, jelas Rizal, telah ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting. Meliputi, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.