Karanganyar, Gatra.com - Tagihan Pajak Bumi dan Daerah (PBB) yang stagnan tetap dipertahankan meski sudah berlangsung satu dasawarsa. Pemkab Karanganyar, Jateng merasa opsi menaikkannya belum perlu diambil. Terlebih dengan PBB murah bakal menjaring lebih banyak investor.

Demikian disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono kepada wartawan usai menghadiri, penyerahan secara simbolis surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2022 di pendopo rumah dinasnya, Rabu (19/1).

“Ini cara bagaimana investasi bisa masuk. PBB di Karanganyar murah. Bahkan sudah hampir sepuluh tahun tetap sama. Enggak dinaikkan dulu. Menaikkan bukan urgen,” katanya.

Ia menyempatkan diri membayar PBB di mobil keliling Bank Jateng untuk dua rumahnya di Karanganyar. Masing-masing Rp118 ribu. Luasnya sama, yakni 300 meter persegi. Tagihan itu sama selama bertahun-tahun. 

Ia meminta wajib pajak melunasi kewajibannya itu yang dinilai tak memberatkan.

"Anggap bayar PBB itu sedekah. Membuat rumah yang kita tempati berkah," katanya.

Sementara itu di atas kertas, setoran ideal PBB pada 2022 sebesar Rp31,4 miliar dari 456.752 SPPT. Angka setoran ideal ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Pada 2021 Rp30,9 miliar dari 448.931 SPPT sedangkan tahun 2020 Rp30,2 miliar dengan 439.813 SPPT. Realisasinya tak sampai angka itu karena wajib pajak menunggak. Misalnya pada tahun 2020 hanya tercapai Rp26,6 miliar.

Juliyatmono mengatakan, andalan pendapatan dari sektor ini adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada 2021, tercapai Rp74 miliar dari target Rp62 miliar.

“Sebab mutasi dan transaksi jual beli tanah di Karanganyar cukup tinggi,” katanya.

Opsi tidak menaikkan PBB juga dilatarbelakangi upaya menertibkan wajib pajak. Saat ini tingkat kepatuhan membayar pajak belum maksimal. Jika PBB dinaikkan, bukan tidak mungkin pengemplang pajak bersikap lebih abai. 

Selain itu, pemkab menghindari gaduh dengan wajib pajak apabila PBB dibuat lebih mahal.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan terdapat penambahan 7.821 SPPT pada tahun ini atau setara pelunasan Rp512 juta.