Banjarbaru, Gatra.com - Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung meminta Pemprov Kalsel mempercepat pemulihan lingkungan hidup pasca banjir.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar.

"Pemulihan pasca banjir yang harus dilakukan adalah bangunan fisik misalnya bendungan. Pembangunan bendungan Riam Kiwa menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar Ruandha usai mengikuti penandatanganan nota kesepakatan upaya percepatan pemulihan lingkungan hidup pasca banjir oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dengan bupati dan wali kota bertempat di Gedung Idham Chalid Kompleks perkantoran Setdaprov Kalsel di Kota Banjarbaru, Jumat (14/1).

Ruandha mengatakan, pembangunan bendungan harus dilakukan dengan kajian lebih detail. Terlebih kini pembangunan Bendungan Riam Kiwa masih terganjal pelepasan dari kawasan hutan.

"Sekitar 700 hektare lahan areal Bendungan Riam Kiwa masuk dalam kawasan hutan dan sekitar 5,81 hektare masuk lahan areal bukan kawasan hutan. Sesuai arahan Bu Menteri agar segera dilakukan pembangunan fisik. Pemerintah Pusat akan membantu menfasilitasi pendanaan dan perencanaan yang lebih detail," ujarnya.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan percepatan pemulihan lingkungan hidup pasca banjir merupakan bentuk kolaborasi daerah dengan pemerintah pusat.

"Hal iini perlu dilakukan sebagai upaya atau langkah untuk meminimalisasi dampak dari bencana banjir yang terjadi di Kalsel. Banjir ini bisa lebih besar lagi jika kita tidak melakukan upaya untuk meminimalkannya," ujar gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu.

Sedangkan rekomendasi dari hasil kajian untuk pasca banjir di Kalsel mencakup bangunan fisik, vegetasi, pelibatan masyarakat dan bersama-sama dengan lebih komprehensif.

Seperti diketahui, banjir besar yang terjadi pada pertengahan Januari 2021 lalu, merendam sebagian besar kabupaten kota di Kalsel diantaranya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin. 

Banjir yang disebut paling parah dalam 100 tahun terakhir itu mengakibatkan 120.284 KK terdampak, merendam 66.768 rumah dan 18.294 meter jalan serta merusak 21 jembatan.