Cilacap, Gatra.com– Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman meminta seluruh OPD mengoptimalkan anggaran untuk tahun anggaran 2023, dengan menekan pos-pos pengeluaran di luar prioritas. Hal ini dikemukakan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023, di Aula Diklat Jalan Jenderal Sudirman Cilacap, Selasa (4/1).

“Perlu dievaluasi lagi belanja pegawai atau kegiatan yang sifatnya seremonial, formalitas saja. Harapannya tahun 2022 kita bisa optimal, miskin struktur kaya fungsi," kata Wabup, dalam keterangannya, Selasa malam.

Pernyataan tersebut disampaikan mendasari beberapa permasalahan umum dalam APBD 2022, antara lain turunnya pendapatan yang berasal dari transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 ke 2022 sebesar Rp 218,33 miliar, meningkatnya beban belanja gaji untuk formasi CPNS dan P3K, dan banyaknya mandatory spending yang harus dipenuhi melalui APBD 2023.

Menjawab permasalahan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi memaparkan beberapa upaya yang harus dilakukan. Yakni menaikkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2021 untuk penerangan jalan sebesar 10%, mineral bukan logam dan batuan 25 %, parkir 25%, dan air tanah 15% sesudah perubahan.

“Kemudian melakukan penyesuaian NJOP PBB pada tahun 2022. Baku PBB Tahun 2022 sebesar Rp 112, 5 miliar, naik Rp 26,4 miliar dari baku PBB tahun 2021. Dibutuhkan peran camat untuk ikut serta menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat,” ujarnya.

Upaya lainnya yakni dengan melakukan digitalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pendataan subyek dan obyek pajakdi wilayah Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Selatan, appraisal NJOP di seluruh kecamatan sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak dari BPHTB, serta memperluas saluran pembayaran pajak dan retribusi bekerjasama dengan Bank BRI dan Mandiri.

Konsultasi publik dibuka Bupati Tatto Suwarto Pamuji, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf sebagai moderator. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat bersama Wakil Ketua DPRD Saiful Mustain, Wakil Bupati Syamsuol Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf beserta Asisten Sekda, dan kepala OPD jajaran. Konsultasi publik juga diikuti sejumlah stakeholder secara daring.

Tiga poin paparan yang disampaikan yakni Pokok Pokok Pikiran DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Syaiful Musta’in, Kebijakan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 oleh Kepala BPPKAD Cilacap Ahmad Fauzi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacpa Tahun 2023 oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap, Sujito.

Bupati Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutannya menjelaskan, kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 diarahkan pada Pemantapan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan Didukung Penguatan SDM dan Daya Saing Daerah. “Agar target capaian prioritas pembangunan tersebut dapat terealisasi, maka penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 diarahkan pada prioritas daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022, dan isu-isu strategis Tahun 2023,” kata Bupati.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023, diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang belum tercapai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya, yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, efektif, efisien, dan berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.