Palembang, Gatra.com - Wali Kota Palembang, Harnojoyo, angkat bicara mengenai kabar dihentikannya Bus Rapid Transmusi (BRT) melayani penumpang.

Menurutnya, penghentian tersebut hanya sementara saja. Pemerintah kota setempat berencana akan melakukan merger atau penggabungan antara Transmusi yang dikelola PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dengan Teman Bus yang dikelola Transmusi Palembang Jaya (TMPJ), yang selama ini juga dikelola langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Transmusi di Palembang ada dua, ada Transmusi dan Teman Bus. Nah, ini ada rencana untuk menggabungkan Transmusi dengan TMPJ yang saat ini masih beroperasi. Saat ini juga tengah proses administrasi,” ujarnya di Palembang, Selasa (4/1).

Dikatakannya, rencana merger telah disetujui Kemenhub. Karena itu, operasional disetop sementara, kecuali TMPJ yang busnya bewarna merah oranye. Sedangkan empat koridor Transmusi akan diserahkan ke Pusat.

“Itu (setop sementara) sambil nunggu proses administrasi ke Pusat. Nah, bagi karyawan sendiri masih akan kita berdayakan ke depannya. Jadi, mereka yang dirumahkan, nantinya akan ditarik kembali untuk pengelolaan yang baru,” katanya.

Usai merger, lanjut Wali Kota, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Pusat mengenai anggaran subsidi apakah masih diberlakukan atau tidak. Mengingat jika ke depan tergabung, masih akan menjadi anak perusahaan dari SP2J.

“Soal subsidi, Pemerintah Pusat menganggarkan itu tak boleh double anggaran. Jadi, itu akan kita lihat lagi nantinya sesuai dengan aturan, tapi kalau pusat memberikan, kita mengucapkan terimakasih,” ujarnya.

Adapun mengenai anggaran yang diberikan pemerintah kota setempat juga sudah menjadi tanggung jawab pihaknya sebagai pemimpin kota ini. Artinya, anggaran selama ini bukan beban.

“Itu sudah kewajiban. Bayangkan saja kalau tak disubsidi, ongkosnya itu bisa Rp12.000 per penumpang. Karena ada subsidi, jadinya cuma Rp5.000 untuk orang dewasa dan anak-anak Rp3.000. Dengan subsidi itu juga artinya kita tak dapat mengharapkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.

Dia juga memyampaikan soal anggaran senilai Rp12 miliar yang menjadi polemik. 

“Itu anggarannya (Rp12 M) kalau tidak dijalankan, artinya disimpan dan bukan dialihkan. Jika di Dishub juga belum ada, ya berarti memang belum dianggarkan,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, prinsipnya layanan angkutan publik bagi masyarakat di palembang tetap tersedia dengan aman. Kini pemerintah kota setempat tengah fokus pelayanan transportasi publik lainnya yang terintegrasi langsung dengan Light Rail Transit (LRT).

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT SP2J, Ahmad Nopan, mengatakan jika Transmusi akan dihentikan beroperasi melayani penumpang. Penyetopan tersebut merupakan dampak dari tidak adanya subsidi dari pemerintah kota setempat pada 2022 ini.

“Sudah setop beroperasi sejak 1 Januari 2022. Kita setop juga terpaksa karena tidak dapat subsidi dari Pemkot Palembang tahun ini,” katanya.