Jakarta, Gatra.com – Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut bahwa penganggaran anggaran internal DPR kerap luput dari fungsi pengawasan DPR itu sendiri.

Seperti diketahui, anggaran dari APBN yang dianggarkan untuk mendukung kinerja DPR terbagi menjadi dua, yaitu penganggaran eksternal dan internal. Yang disebut kedua, menurut Roy memang kerap kali terlupakan.

Penganggaran eksternal meliputi anggaran untuk pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain, yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program. Sementara anggaran internal meliputi hajat keseluruhan anggota dan kesekretariatan DPR yang berfungsi sebagai penunjang kinerja DPR.

“Jadi mungkin bayangan kita secara umum, setiap kali bicara tentang fungsi pengawasn DPR, khususnya yang terkait dengan keuangan, selalu terkait dengan penganggaran eksternal. Kita luput mengawasi dana internal mereka,” kata Ray dalam sebuah webinar yang digelar oleh Formappi pada Kamis (30/12).

Berbeda dengan pengaggaran internal yang terbilang luput dari mata masyarakat, penganggaran eksternal DPR disebut lebih populer. Pasalnya, masyarakat disebut bisa mengakses itu melalui publikasi dari media massa.

“Tetapi kalau berkaitan dengan DPR ini agak sulit untuk mendapatkan data yang terkait dengan keperluan budget oleh internal DPR,” kata Ray.

“Lebih khusus lagi soal kesekretariatan, itu lebih sulit lagi diakses untuk mengetahui berapa budget yang dikelola oleh sekretariat,” ujar Ray.