Batanghari, Gatra.com - Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief murka terhadap Kepala Sekolah yang berbohong dalam menyampaikan data pokok pendidikan (Dapodik). Bahkan ia akan memberi sanksi bagi kepala sekolah demikian itu, menyusul banyak fasilitas sekolah belum representatif.

"Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meng-update Dapodik," ujarnya kepada Gatra.com, Sabtu (25/12).

Menurutnya, sekolah yang sedang mengeluhkan keadaan tidak meng-update Dapodik, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengganggarkan sekolah tersebut. "Karena Dapodik menyatakan sekolah itu dalam keadaan baik. Bangku cukup, sarana lengkap dan toiletnya bagus," ujarnya.

Dapodik harus dibenahi untuk semua sekolah. Saat ini sudah 35 persen selesai. Sekolah yang mengeluhkan keadaan itu pasti bagian Dapodik yang tidak selesai update. "Kepala sekolah banyak tidak jujur dengan keadaan sekolahnya. Mereka tidak menjalankan tugasnya. Padahal tugas mereka meng-update Dapodik," ucapnya.

Ada ketakutan Kepala SD terhadap penerimaan sertifikasi dan akreditasi, sehingga sarana prasarana tidak dalam keadaan baik mereka katakan baik. Laporan Dapodik seperti ini merugikan sekolah itu sendiri.  "Silahkan kawan-kawan media cek ya. Mereka menyatakan sarana prasarana baik dalam Dapodik, tapi di media mereka mengatakan sarana prasarana tidak baik. Jadi ada ketidaksinkronan antara ucapan dan perbuatannya," ujarnya.

Ia memberi tenggat waktu seluruh Kepala SD selesai meng-update Dapodik hingga Februari 2022. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat potret sekolah di Batanghari. "Nanti akan ketahuan sekolah ini toiletnya bagus atau tidak, sekolah ini labornya ada atau tidak, bangkunya layak atau tidak," katanya.

Secara aplikasi Dapodik akan dikontrol Kementerian Pendidikan dan Bappenas. Pemkab Batanghari, tidak boleh menganggarkan sekolah dengan Dapodik baik. Fakta hari ini banyak Kepala SD tidak menjiwai pekerjaannya.

"Segala sesuatu diserahkan kepada operator sekolah, kepala sekolah tidak mengecek apa yang dilakukan operator. Kami akan hukum kepala sekolah tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Siap-siap saja ya," ucapnya.

Konyolnya lagi, sambungnya, Kepala SD itu mengetahui keadaan sekolah tidak baik, tapi data yang dibuat operator dibikin baik. Berarti mereka tidak mengontrol kerja anak buahnya dan tidak mengajarkan tugas sebagaimana mestinya.