Jakarta, Gatra.com - Peneliti Centra Initiative Erwin Natosmal Oemar mengatakan secara umum faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, terutama di sektor pemberantasan korupsi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). 

"Meski demikian, di isu peradilan, siapapun presidennya rupanya nilainya enggak berubah," ungkapnya, lewat Zoom dalam diskusi akhir tahun Centra Initiative bertajuk "Membaca Situasi Demokrasi, Keamanan, Hukum dan HAM di Indonesia, Sepanjang 2021", yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Centra Initiative pada Kamis, (23/12).

Artinya, terhadap sistem peradilan, tidak ada perubahan yang signifikan. Erwin juga mengatakan bahwa ada tidak adanya pergantian pemimpin, ternyata tidak terlalu mempengaruhi variabel sistem peradilan (pidana dan peradilan perdata). 

"Nah dalam 7 tahun terakhir, poin saya, rupanya pemerintah tidak serius untuk menempatkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai standar untuk membangun pemerintahan," sambungnya.

Hal itu bisa dilihat dari tren nilai yang tidak beranjak dari 0,52 dalam tujuh tahun pemerintahan. Kemudian, Erwin menyebut Indonesia memiliki permasalahan dengan isu korupsi, sistem peradilan perdata, dan sistem peradilan pidana. 

"Sayangnya, sampai sejauh ini kita tidak punya strategi yang jitu untuk keluar dari problem [atau permasalahan] ini," tuturnya.