Lampung, Gatra.com - Peserta ilegal terdeteksi masuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), yang berlangsung 23-25 Desember 2021 di Provinsi Lampung. Tak tanggung-tanggung, menurut dugaan sementara, jumlahnya sampai 39 orang. Semuanya mengaku mengatasnamakan cabang dan wilayah. Beberapa diantaranya mencatut cabang Luar Negeri.

Dr As'ad Isma dan Dr Jafar Ahmad, peserta Muktamar NU dari Provinsi Jambi, mengaku tahu soal peserta siluman tersebut. "Saya sebagai peserta dari Provinsi Jambi berharap masalah peserta siluman ini dibereskan. Jangan sampai mencoreng kewibawaan Muktamar," ujar As'ad dalam siaran pers yang diterima Gatra.com (23/12).

Mereka yang tak berhak menjadi peserta, kata As'ad, jangan dipaksa masuk gelanggang. Itu, kata dia, merupakan pelanggaran terhadap AD/ART. Bahkan menurut As'ad, penyelenggaraan Muktamar NU, yang sudah dimulai sejak Rabu kemarin itu harus dihentikan sementara.

Para peserta meminta masalah keabsahan peserta muktamar dibereskan. "Ada sekitar 39 peserta yang disinyalir tidak sah. Tapi, mereka sudah masuk arena muktamar NU," kata As'ad.

Menurut Jafar Ahmad, peserta yang juga berasal dari Jambi, menduga Surat Keputusan PBNU (SK) ke-39 peserta Muktamar itu "terlalu dipaksakan". Semestinya, utusan cabang atau wilayah yang mengikuti agenda Muktamar itu harus menunjukkan SK dari 4 pimpinan PBNU. SK yang dimaksud, mesti diteken oleh Rois Am, Khatib Am, Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris.

"Peserta itu harus jelas dan terverifikasi. Masalahnya, peserta yang tidak jelas itu sudah terlanjur masuk dalam Muktamar. Ini harus diklirkan dulu. Jangan sampai menimbulkan polemik karena melanggar AD/ART," kata Jafar.

Mengapa dugaan 39 peserta ilegal itu bisa lolos? Mantan Ketua Ansor Kabupaten Kerinci itu mengaku tidak tahu persis. Ia menyebut ada dua kemungkinan. Bisa karena verifikasi yang tidak tuntas atau karena unsur kesengajaan dengan memalsukan tanda tangan 4 pimpinan puncak NU.

"Kita ingin semua peserta yang masuk Muktamar NU adalah sah dan legal. Kita minta ini dibereskan dulu, supaya tidak timbul persoalan. Jadi, untuk memastikan keabsahan peserta, harus diverifikasi dulu satu per satu. Ini yang kita minta,"ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari panitia Muktamar NU.