Karanganyar, Gatra.com – Sebanyak 2.465 keluarga di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), akhirnya lepas dari penerima program keluarga harapan (PKH). Mereka terdata mentas miskin dari graduasi sejahtera mandiri dan graduasi sejahtera alami.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karanganyar, Marno, menjelaskan ribuan keluarga tersebut dipandu pendamping PKH hingga akhirnya memutuskan mandiri alias tanpa bergantung bantuan pemerintah. Dari jumlah tersebut, 829 keluarga tercatat graduasi sejahtera mandiri dan 1.636 graduasi sejahtera alami.

“Graduasi alamiah saat keluarga penerima PKH berakhir kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan, seperti tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan," kata Marno kepada wartawan usai penyerahan bantuan rehab rumah tidak layak di rumah dinas bupati, pada awal pekan ini.

Sedangkan graduasi sejahtera mandiri, lanjut Marno, karena keluarga penerima PKH sudah lebih sejahtera. "Dua hal ini harus dipahami pendamping PKH. Tahun ini 2.465 keluarga sudah graduasi," ujarnya.

Sejak digulirkan tahun 2021, program PKH telah diikuti 39.034 keluarga di Karanganyar. Penyaluran dana mencapai Rp91,1 miliar. Graduasi mandiri menandakan program stimulan berhasil mengentaskan kemiskinan. Selain itu, dananya bisa dialihkan ke keluarga miskin lain yang belum terfasilitasi.

Pemerintah pusat juga menggulirkan anggaran tidak sedikit di masa pandemi Covid-19 melalui berbagai program pendampingan. Seperti kartu sembako yang menyasar 66.034 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan biaya Rp13,2 miliar pada tahun ini. Kemudian Bantuan Sosial Tunai (BST) PPKM untuk 22.421 keluarga senilai Rp6,7 miliar.

Pada program reguler, sebanyak 68 keluarga mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH), masing-masing Rp20 juta. Masih ada pula program atensi anak yatim, piatu, dan yatim piatu berbasis keluarga yang didata tenaga kesejahteraan sosial (TKS), dan relawan sosial. Sebanyak 659 anak menerimanya dengan nominal Rp300 ribu bagi yang bersekolah dan Rp200 ribu bagi yang belum bersekolah.

“Dari APBD kabupaten tahun ini menyalurkan Rp1,7 miliar untuk jaring pengaman sosial terkait Covid-19. Ada lagi bantuan kube pemprov untuk 16 kelompok masing-masing Rp20 juta. Diharapkan, perekonomian lebih baik. Mentas miskin dan lebih mandiri,” katanya.