Islamabad, Gatra.com- Organisasi Kerjasama Islam berjanji untuk membentuk dana perwalian kemanusiaan untuk Afghanistan ketika jutaan orang menghadapi kelaparan dan kemiskinan. Al Jazeera, 19/12.

Krisis tersebut menimbulkan kekhawatiran dengan miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan aset yang dibekukan oleh komunitas internasional setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus tahun ini. “Kecuali tindakan diambil segera, Afghanistan menuju kekacauan,” Perdana Menteri Imran Khan, dari Pakistan – yang mengadakan KTT, mengatakan pada pertemuan para menteri luar negeri dari OKI.

“Setiap pemerintah ketika tidak dapat membayar gajinya untuk pegawai negeri, rumah sakit, dokter, perawat, pemerintah mana pun akan runtuh tetapi kekacauan tidak cocok untuk siapa pun, itu pasti tidak cocok untuk Amerika Serikat.”

Sebuah resolusi OKI yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut mengatakan Bank Pembangunan Islam akan memimpin upaya untuk membebaskan bantuan pada kuartal pertama tahun 2022.

Ia juga mendesak para penguasa Afghanistan untuk mematuhi "kewajiban di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus".

Pertemuan OKI tidak memberikan pemerintah baru Taliban pengakuan internasional formal dan Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi dikeluarkan dari foto resmi yang diambil selama acara tersebut.

Muttaqi mengatakan pemerintahnya “memiliki hak untuk diakui secara resmi”. "Pemerintah Afghanistan saat ini bekerja sama dengan setiap organisasi asing," katanya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa sanksi "harus dihapus".

Dalam pidatonya kepada para delegasi, dia mengatakan pembekuan aset AS “merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak asasi manusia Afghanistan, dan dapat ditafsirkan sebagai permusuhan dengan seluruh bangsa”.

Sementara beberapa negara dan organisasi telah mulai memberikan bantuan, sistem perbankan negara yang hampir runtuh telah memperumit pekerjaan mereka.

Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths juga hadir pada pertemuan OKI dan memperingatkan bahwa ekonomi Afghanistan “sekarang terjun bebas”.

“Jika kita tidak bertindak tegas dan dengan kasih sayang, saya khawatir musim gugur ini akan menarik seluruh penduduk,” katanya dalam sambutannya.

“Dua puluh tiga juta orang sudah menghadapi kelaparan; fasilitas kesehatan dipenuhi anak-anak kurang gizi; sekitar 70 persen guru tidak dibayar dan jutaan anak, masa depan Afghanistan tidak bersekolah.”

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan membuka saluran keuangan dan perbankan sangat penting "karena ekonomi tidak dapat berfungsi dan orang tidak dapat terbantu tanpa sistem perbankan".

Di luar bantuan langsung, Afghanistan membutuhkan bantuan untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Banyak yang akan tergantung pada apakah Washington bersedia mencairkan miliaran dolar dalam cadangan bank sentral dan mencabut sanksi yang telah menyebabkan banyak lembaga dan pemerintah menghindar dari hubungan langsung dengan Taliban.

Muttaqi menegaskan kembali bahwa Taliban tidak akan mengizinkan Afghanistan digunakan sebagai basis serangan terhadap negara lain dan dia mengatakan tidak ada pembalasan yang akan dilakukan terhadap pejabat pemerintah sebelumnya.

Namun, Taliban telah menghadapi kritik keras karena membuat perempuan dan anak perempuan keluar dari pekerjaan dan pendidikan dan mengecualikan sebagian besar masyarakat Afghanistan dari pemerintah.

Mereka juga dituduh menginjak-injak hak asasi manusia dan, terlepas dari janji amnesti mereka, menargetkan pejabat dari pemerintahan sebelumnya.