Paris, Gatra.com – Pemerintah Perancis akan memperketat pembatasan perjalanan dari Inggris untuk menekan penyebaran varian omicron dari COVID-19, yang menyebabkan kenaikan jumlah kasus belakangan ini.

"Kami akan menerapkan sistem kontrol yang secara drastis lebih ketat daripada yang sudah kami miliki," kata juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan kepada televisi BFM, dikutip AFP, Kamis (16/12).

Ia mengatakan kantor Perdana Menteri Jean Castex, akan mengeluarkan pernyataan tentang tindakan baru dalam beberapa waktu mendatang.

Dia mengatakan bagi wisatawan atau pelancong yang kembali, akan memerlukan tes negatif kurang dari 24 jam, diberlakukan lagi karantina menyeluruh saat kembali ke Prancis, dan perjalanan untuk pariwisata dibatasi.

“Kami akan mengurangi validitas tes untuk datang ke Prancis dari 48 jam menjadi 24 jam,” kata Attal.

“Kami akan membatasi alasan untuk datang ke Prancis dari Inggris, dan itu akan terbatas pada warga negara dan penduduk Prancis serta keluarga mereka. Perjalanan wisata atau bisnis untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Prancis atau Eropa, atau merupakan penduduk akan dibatasi,” tambahnya.

“Orang-orang (kembali) harus mendaftar di aplikasi dan harus mengasingkan diri di tempat yang mereka pilih selama tujuh hari – dikontrol pasukan keamanan – meski dapat dipersingkat menjadi 48 jam, jika tes negatif. Ini dilakukan di Perancis,” katanya.

Attal mengatakan kebijakan ini ditujukan untuk “mengencangkan jaring” dan memperlambat kedatangan kasus omicron di Perancis, dan memberi waktu penerapan suntikan booster vaksinasi Perancis.

“Strategi kami adalah untuk menunda sebanyak mungkin penyebaran omicron di negara kami dan memanfaatkan situasi yang ada,” katanya.

Inggris pada hari Rabu mencatat rekor 78.610 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi laboratorium, dengan para ilmuwan memperkirakan tingkat yang lebih tinggi karena omicron diyakini menyebar jauh lebih cepat daripada varian delta, yang dominan saat ini.

Presiden Perancis Emmanuel Macron pekan lalu menuduh pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson gagal menepati janjinya, tentang Brexit, dengan mengatakan "masalah dengan pemerintah Inggris adalah bahwa ia tidak melakukan apa yang dikatakannya".