Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perempuan Indonesia memiliki peran besar dalam menciptakan kemajuan ekonomi di tanah air.

"Coba kita lihat statistik 65 juta UMKM di Indonesia yang memiliki kontribusi 61% bagi perekonomian Indonesia. UMKM ini 64 persennya adalah perempuan. Jadi jelas perempuan tidak hanya berperan penting di dalam perekonomian rumah tangganya namun juga memiliki peranan yang luar biasa dalam perekonomian Indonesia." ujar Menkeu dalam acara Peringatan Hari Ibu ke-93 yang diselenggarakan oleh Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia, Jumat (10/12).

Menkeu menuturkan bahwa kualitas dari perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh para perempuan yang memiliki jiwa entrepreneurship, kemampuan untuk terus berinovasi dan produktif.

"Maka mereka tidak hanya memperbaiki ekonomi rumah tangganya namun juga menjadi kontribusi yang sangat positif bagi perekonomian nasional." ujarnya.

Kendati demikian, Menkeu mengakui bahwa saat ini masih banyak tantangan bagi para perempuan dalam mengembangkan usahanya.

"Perempuan sering tereksklusi dari jasa keuangan, pertama mereka tidak memiliki kartu identitas atau kalau mereka punya kartu identitas mereka tidak memiliki harta yang ada di bawah nama perempuan itu sehingga mereka tidak memiliki kolateral." jelas Menkeu.

Selain itu, tambah Menkeu, tak sedikit perempuan yang tidak memiliki literasi atau pengetahuan mengenai keuangan yang sering dibutuhkan untuk mengakses jasa Keuangan formal.

"Sehingga sering perempuan-perempuan harus terjatuh atau bahkan mengandalkan pada lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya tidak formal dan itu artinya biayanya sangat tinggi bisa menjadi beban yang makin berat tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi keluarganya." jelas Menkeu.

"Kita memiliki sektor keuangan yang formal seperti perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, namun daya jangkau mereka untuk bisa melayani lebih dari 64 juta UMKM yang mayoritas perempuan juga masih perlu ditingkatkan." tambahnya

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Menkeu menuturkan bahwa Pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan. Saat ini Pemerintah memiliki instrumen seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yaitu akses keuangan yang paling kecil di mana masyarakat bisa meminjam bahkan pada ukuran hanya Rp2 juta, Rp5 juta atau di bawah Rp10 juta untuk jangka waktu satu tahun atau dua tahun.

Di samping itu, jelas Menkeu, Pemerintah juga memberikan bantuan kepada usaha kecil yang mayoritas adalah perempuan melalui program Mekaar di mana perusahaan BUMN yakni PMN yang sekarang terintegrasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menjangkau masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan dan modal.

"Pemerintah juga memberikan dukungan kepada mereka yang pinjamannya kecil melalui kredit usaha rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat ini memiliki subsidi dari suku bunga sehingga beban bagi masyarakat menjadi bisa diringankan." pungkasnya.