Bali, Gatra.com- Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai pada hari Kamis (9/12) dengan diawali pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama berlangsung pada 9-10 Desember 2021.

“Keketuaan Indonesia ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia," jelas Sri Mulayni saat konferensi pers di Nusa Dua Bali, Kamis (9/12).

Dalam hal ini, Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik. Yakni memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan serta seimbang dan inklusif pasca pandemi.

Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger”. Kemenkeu dan Bank Indonesia akan mendorong pembahasan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan. Pertama Koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global dan kedua Upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.

Ketiga Penguatan sistem pembayaran di era digital. Keempat Pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Kelima Peningkatan sistem keuangan yang inklusif dan terakhir Agenda Perpajakan internasional.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebut pertemuan ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global. "Baik dalam jangka pendek maupun panjang, sejalan dengan tema recover together, recover stronger,” ujarnya.

Dengan Presidensi G20 dipegang oleh Indonesia, Perry menyebut monumental ini penting bagaimana diskusi dari high level yang menekankan kerja sama multilateral dalam membahas pemulihan bersama yang berkelanjutan.

"Bagaimana mempercepat vaksinasi, normalisasi exit policy, sg ptg, negara maju sudah normalisasi tapi negara berkembang masih berjuang dan mereka bisa kena spill over dampak recovery," ungkap Perry.

Di pertemuan ini, lanjut Perry bagaimana kaitan kebijakan normalisasi dari sisi fiskal dan moneter. "Yang sedang berlangsung dibahas bagaimana vaksin, lalu peran WHO dan IMF normalisasi kesehatan dan dari sesi keuangan," pungkasnya.