Yangon, Gatra.com - Pasukan pemerintah Myanmar menyerbu sebuah desa kecil di barat laut, mengumpulkan warga sipil, mengikat tangan mereka dan membakar mereka hidup-hidup. 

“Tindakan itu sebagai pembalasan atas serangan terhadap konvoi militer,” menurut saksi mata dan laporan lainnya, dikutip Associated Press, Kamis (9/12).

Sebuah video pasca serangan pada hari Selasa itu menunjukkan tubuh manusia hangus dari 11 korban yang ada. Beberapa diantaranya diyakini remaja, berbaring melingkar di tengah, yang tampak seperti sisa-sisa gubuk, di desa Done Taw di wilayah Sagaing.

Kemarahan menyebar ketika gambar-gambar grafis dibagikan di media sosial atas apa yang tampaknya merupakan serangan militer terbaru, yang semakin brutal dalam upaya memadamkan perlawanan anti-pemerintah yang kaku setelah pengambilalihan tentara pada bulan Februari.

Human Rights Watch pada hari Kamis menyerukan komunitas internasional untuk memastikan bahwa komandan yang memberi perintah, ditambahkan ke daftar sanksi yang ditargetkan, dan lebih luas lagi, sebagai upaya untuk memotong sumber pendanaan apa pun, untuk militer.

"Kontak kami mengatakan ini hanya anak laki-laki dan remaja yang merupakan penduduk desa yang ditangkap di tempat yang salah pada waktu yang salah," kata juru bicara kelompok itu, Manny Maung.

Dia menambahkan bahwa insiden serupa telah terjadi secara teratur, meski kali ini kebetulan tertangkap kamera.

"Insiden ini cukup berani, dan itu terjadi di daerah yang dimaksudkan untuk ditemukan, dan dilihat, untuk menakut-nakuti orang," katanya.

Gambar-gambar itu tidak dapat diverifikasi secara independen, tetapi akun yang diberikan kepada The Associated Press oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia hadir ketika mereka diambil, umumnya cocok dengan deskripsi insiden yang dimuat oleh media independen Myanmar.

Pemerintah telah membantah bahwa mereka memiliki pasukan di daerah itu.

Penggulingan militer dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, awalnya disambut dengan protes jalanan tanpa kekerasan, namun setelah polisi dan tentara merespons dengan kekuatan mematikan, kekerasan meningkat ketika penentang kekuasaan militer mengangkat senjata untuk membela diri.

Pembunuhan di Done Taw dikecam oleh Pemerintah Persatuan Nasional bawah tanah Myanmar, yang telah memantapkan dirinya sebagai pemerintahan alternatif negara itu, menggantikan pemerintah yang disiapkan militer.

Juru bicara organisasi tersebut, Dr. Sasa, mengatakan sebuah konvoi militer telah terkena bom pinggir jalan dan tentara membalas pertama dengan menembaki Done Taw, kemudian menyerang desa, menangkap siapa pun yang dapat mereka tangkap.

Dia mengatakan bahwa para korban berkisar antara usia 14 hingga 40 tahun.

"Adegan-adegan memuakkan yang mengingatkan pada kelompok teroris Negara Islam (ISIS), menjadi saksi eskalasi militer atas aksi teror mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

“Kebrutalan, kebiadaban, dan kekejaman dari tindakan-tindakan ini menunjukkan kedalaman kebobrokan baru, dan membuktikan bahwa terlepas dari kepura-puraan, yang terlihat selama beberapa bulan terakhir, junta tidak pernah berniat untuk mengurangi kampanye kekerasan mereka,” kata Sasa, yang menggunakan satu nama.

Saksi yang berbicara kepada AP mengatakan sekitar 50 tentara berbaris ke desa Done Taw, pada sekitar pukul 11 ​​pagi hari Selasa, menangkap siapa saja yang tidak berhasil melarikan diri.

“Mereka menangkap 11 warga desa yang tidak bersalah,” kata saksi yang menyebut dirinya sebagai petani, dan aktivis dan meminta untuk tidak disebutkan namanya demi keselamatannya sendiri.

Dia menambahkan bahwa orang-orang yang ditangkap bukanlah anggota Tentara Pertahanan Rakyat yang terorganisir secara lokal, yang terkadang melibatkan tentara dalam pertempuran. Dia mengatakan para tawanan diikat tangan di belakang mereka dan dibakar.

Dia tidak memberikan alasan atas serangan tentara tersebut.

Saksi lain yang dikutip di media Myanmar mengatakan para korban adalah anggota pasukan pertahanan, meskipun saksi yang berbicara kepada AP menggambarkan mereka sebagai anggota kelompok perlindungan desa, yang kurang terorganisir secara formal.

Dalam beberapa bulan terakhir, pertempuran telah berkecamuk di Sagaing dan daerah barat laut lainnya, di mana tentara telah melepaskan kekuatan yang lebih besar melawan perlawanan dibandingkan di pusat-pusat kota.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan "pembunuhan mengerikan 11 orang" dan mengutuk keras kekerasan tersebut, dengan mengatakan "laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lima anak termasuk di antara orang-orang yang tewas."

Dujarric mengingatkan otoritas militer Myanmar tentang kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk memastikan keselamatan dan perlindungan warga sipil dan meminta mereka yang bertanggung jawab atas "tindakan keji" ini dan meminta pertanggungjawaban.

Dia mengulangi kecaman PBB atas kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar dan menekankan bahwa ini menuntut tanggapan internasional yang terpadu. 

Pada hari Rabu, dia mengatakan pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 1.300 orang yang tidak bersenjata, termasuk lebih dari 75 anak-anak, melalui penggunaan kekuatan mematikan atau saat mereka dalam tahanan sejak pengambilalihan militer pada 1 Februari.

Tuduhan itu mengikuti hukuman pada hari Senin atas Suu Kyi dengan tuduhan penghasutan dan melanggar pembatasan virus corona dan hukuman empat tahun penjara, yang dengan cepat dikurangi setengahnya. Tindakan pengadilan dikritik secara luas sebagai upaya lebih lanjut oleh penguasa militer untuk memutar kembali demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.

Di New York, Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu menyatakan "keprihatinan yang mendalam" atas hukuman Suu Kyi, menggulingkan Presiden Win Myint dan lainnya dan mengulangi seruan sebelumnya untuk pembebasan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang.

“Anggota Dewan Keamanan sekali lagi menekankan dukungan berkelanjutan mereka untuk transisi demokrasi di Myanmar, dan menggarisbawahi perlunya menegakkan institusi dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, melakukan dialog konstruktif dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Myanmar, hormati sepenuhnya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dan tegakkan supremasi hukum," kata pernyataan dewan.