Jakarta, Gatra.com - Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengungkapkan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) COvid-19 pada tahun 2020 lalu masih menggunakan data tahun 2017.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa bansos pada tahun 2020 yang lalu itu masih menggunakan data yang sebetulnya sangat lama sekali. Data yang sudah lama tidak di-update. Data 2017. Tentu inclusion dan exclusion error sangat mungkin terjadi,” kata Agus dalam webinar yang digelar pada Rabu, (8/12/2021).

“Saya nggak mau bilang ini permasalahan klasik, tetapi secara prinsip kita patut mempertanyakan niat pemerintah untuk memperbaiki data bansos,” ucap Agus.

Dalam konteks jaringan pengaman sosial selama pandemi Covid-19, Agus mencatat setidaknya terdapat dua risiko korupsi, yaitu soal pengadaan bantuan sosial dan distribusi bantuan sosial.

Spesifik soal distribusi, Agus menilai bahwa kebenaran data dan pola pendataan distribusi serta calon-calon penerima manfaat bansos harus menjadi perhatian penting.

“Perlu ada inovasi yang harus dilakukan untuk melakukan pendataan ulang. Bukan menggunakan data 2017 yang artinya sudah tiga tahun tidak ter-update, kemudian data itu yang digunakan untuk mendistribusikan bansos,” ujar Agus.

Risiko-risiko ini, kata Agus, perlu diantisipasi sejak awal. Menurutnya, kisruh soal data bansos ini juga didasari sikap pemerintah yang menganggap remeh kehadiran wabah Covid-19 di Indonesia pada awal 2020 lalu.

“Jadi saya melihat bahwa kegagapan pemerintah dalam konteks program distribusi bansos itu sangat terlihat. Mungkin bukan hanya dalam konteks distribusi bansos, tapi juga sampai ke isu penanganan kesehatan masyarakat,” tandas Agus.