Jakarta, Gatra.com - Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengungkapkan bahwa selama pandemi Covid-19 melanda, pihaknya mencatat sebanyak 472 aduan warga soal bantuan sosial (bansos) Covid-19.

“Sepanjang 2020, kami bersama jaringan masyarakat sipil lain dan LaporCovid, mencoba untuk mengkanalkan laporan warga terkait banyak hal. Salah satunya soal bansos. Ada 472 aduan warga terkait bansos,” kata Agus dalam webinar yang digelar pada Rabu, (8/12/2021).

Dari sejumlah 472 aduan tersebut, aduan paling besar adalah soal Bantuan Sosial Tunai (BST), yaitu sebanyak 247 atau setara dengan 52% . Aduan kedua tertinggi adalah terkait Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yaitu sebanyak 111 aduan atau setara dengan 24%.

Dua posisi tersebut disusul oleh aduan mengenai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 46 aduan atau 18%, lalu bansos lain sebanyak 62 aduan atau 13%, dan bantuan dana desa sebanyak 6 aduan atau 1%.

“Artinya cukup banyak masyarakat yang mulai memantau,” kata Agus.

Ditilik dari jenis pengaduan, jenis aduan terbanyak adalah soal pendataan. Soal pendataan ini kerap diadukan oleh warga, yakni sebanyak 333 aduan atau 71%. Berikutnya adalah soal distribusi bansos yang jumlah aduannya mencapai 114 aduan atau 24%.

“Misalnya saya seharusnya menerima, tetapi saya tidak menerima. Tetangga saya seharusnya tidak menerima, justru malah menerima,” jelas Agus.

Sementara bansos lain hanya sejumlah 21 aduan atau 4%,s edangkan aduan soal kualitas bansos hanya sejumlah 4 aduan atau 1%.

“Ini menunjukkan bahwa ada persoalan paling besar di dalam distribusi jaringan pengaman sosial lagi-lagi masih soal pendataan. apdahal, dalam strategi nasional pencegahan koruspi, pemadanan NIK itu menjadi salah satu rencana aksi,” kata Agus.