Blora, Gatra.com - Momen Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021, komunitas Disabilitas Blora Mustika (DBM), Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng), menuntut pemerintah daerah membentuk regulasi terkait pemenuhan hak-hak dan perlindungan masyarakat disabilitas.

Ketua DBM Abdul Ghofur mengatakan, adanya Perbub sangat penting untuk mendukung pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. "Perda itu kan harus diperkuat Perbub. Karena pagu anggaran mengikuti Perbub. Jadi keuntungannya kalau ada Perbub seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan hak disabilitas. Itu sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016," jelas Ghofur, Jumat (3/12).

Ghofur mengungkapkan, ketiadaan Perbub selama ini cukup mempersulit masyarakat disabilitas dalam menuntut pemenuhan haknya. Termasuk soal program penganggaran untuk pemberdayaan disabilitas. "Saya hanya minta satu saja. Perbub. Tidak lain. Pengalaman selama ini kita kesulitan untuk mendapatkan program anggaran. Alasannya karena belum ada Perbub. Jadi kami minta hadiah itu di HDI tahun ini," ungkapnya.

Lebih jauh, Ghofur menambahkan, sejak adanya Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Disabilitas di Kabupaten Blora, segala bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas belum terakomodir. "Contoh terkait aksesbilitas, kuoata memperkerjakan 1 persen bagi penyandang disabilitas selama ini, di Blora, belum berjalan. Karena apa, memang harus ada Perbubnya. Kalau tanpa Perbub itu tidak bisa berjalan," katanya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Perempuan Difabel (Perdifa) Kabupaten Blora, Siti Muntarin mengatakan, pentingnya Perbub disabilitas. Sebab selama ini, dirinya cukup kesulitan mengakses program penganggaran dari pemerintah. 

"Padahal perempuan difabel di Blora ini banyak yang punya bakat. Baik yang membuat kerajinan, makanan dan menjahit. Tapi kita gak bisa melakukan pemberdayaan karena tidak adanya support anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah," ungkapnya.

Terlebih, kata Siti, dukungan pemerintah di tingkat bawah baik desa maupun kelurahan terhadap Perdifa juga sangat kurang. "Di tingkat desa dan kelurahan kita juga gak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan, seperti PKK, Musdes, padahal kan kita juga ingin menyumbangkan pikiran kita disitu. Tapi nyatanya tidak bisa," katanya.