Pekanbaru,Gatra.com – Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai Rp21,1 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp3,9 triliun menjadi jatah pemerintah provinsi (Pemprov). 

Angka tersebut bila dibandingkan dengan TKDD tahun 2021 yang mencapai Rp4,8 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp900 miliar. 

"Kalau tahun 2021 besarannya mencapai Rp4,8 triliun. Jadi nilai untuk tahun 2022 menurun sebesar Rp900 miliar," ungkapnya di Kota Pekanbaru, Kamis (2/11). 

Adapun penurunan dana tersebut, sambung Syamsuar, lantaran adanya perubahan kebijakan dana transfer yang semula melalui provinsi kemudian dilansir ke daerah, sekarang langsung ke daerah. 

"Jadi sekarang Kementerian Keuangan mengirim dananya  langsung ke kabupaten dan kota, tanpa harus melewati provinsi," tekannya. 

Sebagai informasi, dana yang langsung dikirim ke kabupaten atau kota tersebut merupakan bagian dari dana alokasi khusus nonfisik. 

Adapun Kabupaten Bengkalis menjadi kabupaten atau kota paling besar menerima TKDD, senilai  Rp2,7 triliun, kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hilir Rp1,5 triliun, Indragiri Hulu Rp1,2 triliun, Kampar Rp1,9 triliun, Kuantan Singingi Rp1,1 triliun, Pekanbaru Rp1,3 triliun, Rokan Hilir Rp1,5 triliun, Rokan Hulu Rp1,3 triliun, Siak Rp1,4 triliun, Dumai Rp770 miliar, Pelalawan Rp1,2 triliun, dan Kepulauan Meranti Rp880 miliar.

Dana TKDD merupakan gabungan dana pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Tahun 2022, rincian TKDD bagi Riau, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Rp6, 65 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp8,41 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)Rp1,27 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) Rp3,34 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp61,89 miliar, dan Dana Desa Rp1,4 triliun. 

Berkurangnya besaran TKDD untuk Provinsi Riau, turut memengaruhi seretnya APBD Provinsi Riau tahun 2022 sebesar Rp8,6 triliun. Sebagai gambaran, APBD Provinsi Riau tahun 2021 mencapai Rp9,1 triliun, dan APBD perubahan tahun 2021 mencapai Rp9,6 triliun.