Jakarta, Gatra.com ‎– Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke tahun 2022 sesuai dengan desain arsitektur APBN 2022 dengan arah kebijakan fiskalnya, yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

“Jadi ini [arah kebijakan fiskal di antaranya adalah] akselerasi penanganan Covid, kita harus menyiapsiagakan sektor kesehatan kita, kita harus siap siagakan rumah sakit kita, vaksinasi kita selesaikan, protokol kesehatan harus kita lanjutkan," kata Wamenkeu dalam FGD BIrama Diskusi Ekonomi RI 2022, secara virtual pada Rabu (1/12).

Menurutnya, pemerintah tentu menjaga resiliensi, survival, akselerasi recovery, dan juga tidak lupa melakukan struktural reformasi. Berkaitan dengan itu, reformasi fiskal merupakan keniscayaan.

Untuk diketahui, anggaran PEN 2022 meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi. Pada bidang kesehatan, termasuk di antaranya untuk 3T (testing, tracing, treatment), perawatan pasien Covid, obat Covid, insentif Nakes, vaksinasi dan pengadaan vaksin, insentif perpajakan vaksin, dan penanganan kesehatan lainnya.

Pada bidang perlindungan sosial, perkiraan pemanfaatan anggaran PEN 2022 akan digunakan untuk PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, serta BLT Desa.

Sedangkan pada bidang penguatan pemulihan ekonomi, akan ditujukan pada berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata/ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/Korporasi/BUMN, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan.

Adapun untuk defisit anggaran pada arsitektur APBN 2022, Wamenkeu menjelaskan, dirancang sebesar 4,85% dari PDB sebagai bentuk langkah responsif dan antisipatif serta untuk akselerasi recovery dan reformasi struktural.

Adapun target pembangunan pemerintah pada APBN 2022 di antaranya adalah angka pengangguran yang akan diturunkan ke 5,5-6,3%, tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9%, gini rasio 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 73,41-73,46.

“Anggaran penanganan PEN [tahun 2022] sekitar Rp414 triliun yang merupakan tagging atas program existing K/L, namun ini akan tetap kita sesuaikan dengan perkembangan penanganan Covid," katanya.

Menurut Wamen, kita tentu tidak mengharapkan kasus Covid-19 meningkat. Kalau ternyata tidak sesuai harapan atau kasusnya meningkat, maka kita harus memiliki kesiapsiagaan sektor kesehatan, protokol kesehatan, dan juga vaksinasi terus dilanjutkan.