Jakarta, Gatra.com – Sebenarnya di Indonesia juga sudah lama menerapkan sexual consent (persetujuan seksual). Namun, yang diterapkan secara sosiologis maupun historis, hanya ada satu sexual consent, yakni pernikahan alias keluarga.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga (KNPK), Feizal Syahmenan, dalam diskusi daring pada Sabtu (27/11). 

Dia menyatakan, ide sexual consent yang tanpa pernikahan dapat menghancurkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

“Tanpa pernikahan, enggak ada sexual consent. Menurut bangsa Indonesia, di luar pernikahan yang ada adalah perzinahan, bukan sexual consent. Hanya dengan pernikahan lah sexual consent itu bisa terjadi,” tegasnya.

Feizal menambahkan, ketahanan keluarga harus diperkuat guna mewujudkan bangsa yang sanggup menghadapi segala ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan dari dalam atau luar negeri. Sebab, ketahanan keluarga merupakan inti ketahanan bangsa Indonesia.

“Bagi musuh-musuh negara ini, yang ingin menguasai Indonesia, maka yang pertama-tama dihancurkan adalah ketahanan keluarganya. Kita harus pahami bahwa saat bicara sexual consent, adalah bicara mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia,” jelasnya.

Menurut Feizal, ide sexual consent tanpa pernikahan juga bertentangan dengan Pancasila. Sebab, sila Pertama dan Kedua dalam Pancasila turut mengamanatkan bahwa pembangunan keluarga di Indonesia punya tatanan Ketuhanan dan Keadaban.
“Ketika dipaksakan ide persetujuan seksual berdasarkan suka sama suka tanpa pernikahan, itu bisa menghancurkan tatanan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Nanti, akan muncul anak-anak atau generasi penerus yang tidak jelas orang tuanya siapa,” imbuhnya.

Feizal menegaskan, kondisi tersebut bisa mengakibatkan tatanan masyarakat Indonesia menjadi berantakan. Sehingga, bangsa Indonesia akan hilang karena yang ada hanya masyarakat tanpa identitas.

“KNPK ingin bisa membantu bangsa ini membangun keluarga Indonesia yang berketahanan. Kami berusaha mempertahankan eksistensi sebuah bangsa, filosofi Pancasila yang coba dirongrong satu ide internasional, yang menurut Bung Karno disebut neo-kolonialisme dan neo-imperialisme,” katanya.