Jakarta, Gatra.com – Kamar Dagang Swiss-Indonesia (SwissCham Indonesia) menandatangani Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) dengan Program Keterampilan untuk Daya Saing atau Skills for Competitiveness (S4C). Program S4C merupakan program konsorsium yang diselenggarakan Pemerintah Swiss melalui SECO (Sekretariat Negara Swiss untuk Ekonomi) sebagai lembaga donornya, dengan Swisscontact sebagai pelaksana utamanya, dan bermitra dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Dalam kegiatan vokasi, adanya kegiatan partisipasi aktif dengan industri, mulai dari kurikulum, tenaga pengajar, perekrutan mahasiswa untuk praktek kerja, praktek di industri, hingga penempatan kerja akan bisa terpenuhi,” ujar Kepala BPSDMI Kemenperin, Arus Gunawan membuka acara yang diselenggarakan di Hotel Ayana-Midplaza, Jakarta, Kamis (25/11) tersebut.

Swiss merupakan negara dengan reputasi yang kuat dalam sistem pendidikan vokasi ganda (dual Vocational Education Training/dVET system) berbasis industri. Perekonomian Swiss selalu mengutamakan keunggulan operasional yang diwarnai keterlibatan peran sektor swasta dalam pengembangan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan berlangsung antara lima perusahaan anggota SwissCham yaitu Buehler, Endress+Hauser, Givaudan, Indesso Primata, serta Sicpa Peruri Securink dengan tiga Institusi Politeknik Nasional, yakni Politeknik Negeri Jember, Politeknik Industri Logam Morowali, dan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng.

“Pendidikan dan pelatihan vokasi selalu menjadi hal penting dalam pendidikan di Swiss. Perusahaan membutuhkan sumber daya yang memiliki hard skill dan soft skill, dikombinasikan dengan kemampuan belajar. Ini yang kami sebut sistem pelatihan vokasi ganda,” imbuh Program Manager SECO, Daniel Weibel.

Baca Juga: Ikut Majukan Pendidikan Vokasi, Industri Akan Diberi Apresiasi

Program S4C lahir dari inisiasi pemerintah Indonesia yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui sinergi antara sistim pendidikan dan industri lokal. Hal ini dilakukan untuk menjawab dua tantangan utama sektor industri, yaitu jumlah tenaga kerja yang melebihi ketersediaan lapangan kerja serta tingkat keterampilan umum tenaga kerja yang berada di bawah standar industri. Secara garis besar, program ini bertujuan meningkatkan daya saing beberapa sektor industri terpilih di Indonesia, terutama pada lima institusi pendidikan vokasi, melalui kerja sama berkesinambungan dengan sektor swasta.

Program ini memiliki dua pilar utama, yaitu pengembangan sekolah dan penguatan sistem. Termasuk di antaranya penguatan kapasitas sekolah yang berfokus pada hubungan industrial, pengembangan teaching factories (TEFA) di beberapa politeknik, pengembangan pendekatan pengajaran berbasis pelatihan ganda, dan peningkatan serta penguatan kapasitas pengajaran.

Baca Juga: Praktikum Vokasi Diminta Mulai Kerjakan Pesanan Industri

Masih banyak kesempatan kolaborasi yang bisa digali dari perspektif sektor swasta. Termasuk di antaranya Program Master Trainer yang melatih para pelatih di tempat kerja, sebagai bagian dari program link and match serta pelatihan ganda yang melibatkan perusahaan serta institusi pelatihan (Politeknik/SMK). Dari program tersebut diharapkan peningkatan kompetensi pelatih di tempat kerja, mengingat pentingnya peranan mereka dalam membimbing para peserta guna mencapai kompetensi siap kerja. Selain itu, keterlibatan perusahaan juga penting sebagai bagian pengembangan kurikulum dan sebagai dosen tamu.

“Peningkatan permintaan dalam negeri terus terjadi seiring membaiknya kondisi pandemi dan pelonggaran PPKM. Kemenperin optimis pertumbuhan sektor manufaktur 2022 akan naik signifikan,” tambah Arus.

Kemenperin sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah mitra demi meningkatkan kualitas mahasiswa vokasi. Dari dalam negeri misalnya dengan Kemendikbud Ristek, Kemnaker, Kadin Indonesia, juga asosiasi pelaku industri maupun asosiasi pelaku usaha. Sementara dengan mitra dari luar negeri, tak hanya dengan Swiss, tapi juga dengan Singapura, Jerman, Australia, dan Taiwan.