Jakarta, Gatra.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berharap topik Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi topik utama dalam helatan Presidensi G20 di Indonesia di tahun depan.

“Kita melihat suatu ancaman dari pencapaian SDGs akibat Covid yang sungguh luar biasa,” ujar Sri dalam agenda Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia yang digelar secara daring pada Selasa, (23/11/2021).

“Banyak perekonomian dunia, terutama dari negara-negara dari low-income country, mengalami setback yang sangat serius,” imbuh Sri.

Di gelaran G20 nanti, Sri ingin negara-negara yang terlibat membahas berbagai inisiatif untuk menciptakan dukungan keuangan berbasis SDGs kepada negara-negara yang mengalami kendala pendanaan yang sangat tinggi akibat dari Covid-19.

“Termasuk dalam hal ini pembahasan mengenai Special Drawing Rights di dalam IMF senilai US$650 billion di dalam rangka untuk membantu negara-negara miskin yang mengalami kenaikan utang pemerintahnya dan juga menghadapi [kendala] akses dari pendanaan untuk mencapai tujuan SDGs maupun climate change,” kata Sri.

Sri juga berharap di Presidensi G20 nanti kerentanan utang publik juga dibahas, terutama yang dialami oleh negara-negara low-income, yang saat ini mengalami persoalan yang serius dalam debt service mereka.

Selain itu, Sri juga berharap G20 2022 juga mendorong pembangunann kapasitas sistem kesehatan global sehingga dunia akan jauh lebih siap menghadapi kemungkinan pandemi-pandemi serupa pada masa yang akan datang.

G20 di Indonesia tahun depan akan mengangkat tema “recover together, recover stronger”. “Tentu kita berharap dunia akan bisa pulih bersama-sama, tidak hanya sedikit negara yang pulih, sementara banyak negara yang tertinggal, atau bahkan beberapa negara tetap tertinggal dan tidak bisa maju,” kata Sri.

Pembahasan antar-menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara peserta nanti juga akan membahas isu-isu relevan, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat global.

Salah satu isunya adalah cara mendesain exit policy, baik dari sisi moneter maupun dari sisi lainnya. Dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukannya dalam bentuk regulatory forbearance.

“Ini harus well-planned, well communicated, sehingga pemulihan ekonomi ynag mengalami shock yang sangat besar akibat pandemi bisa terus berjalan secara baik dan berkelanjutan,” kata Sri.