Jakarta, Gatra.com – Upaya mitigasi perubahan iklim tidak cukup hanya melakukan transisi ke energi ramah lingkungan, melainkan juga adaptasi perilaku hemat energi. Dengan begitu, pemanfaatan energi dapat lebih efisien dan mendukung penurunan emisi karbon.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, dalam diskusi daring pada Selasa (23/11). Dia mengatakan, hingga sekarang masih terjadi 'energy loss' terkait penggunaan energi secara keseluruhan, baik oleh rumah tangga maupun sektor lain.

“Misalnya, paling sederhana, kala kita pergi AC dan lampu di rumah tetap dinyalakan. Itu kan energy loss. Implikasinya adalah sumbangan terhadap proses karbonisasi. Jadi, gerakan dekarbonisasi itu selain peralihan ke energi bersih, tetapi juga perlu ada proses adaptasi,” ungkapnya.

Arif menambahkan, proses transisi energi juga mesti mempertimbangkan aspek keterjangkauan harga. Sebab, pemerintah merujuk Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Keterjangkauannya harus diperhatikan untuk mewujudkan keadilan sosial. Itulah juga yang dibicarakan dalam COP26 mengenai keadilan iklim, sehingga kemudian ada mekanisme pendanaan guna mempercepat transisi energi dari negara-negara yang sumber emisinya terbesar,” imbuhnya.

Namun, sampai sekarang, mekanisme pendanaannya masih belum jelas. Meski, pembahasan tentang transisi energi sudah dilakukan secara intens dalam pertemuan G20 maupun konferensi iklim COP26 di Glasgow awal November lalu.

“Keterjangkauan harga diperlukan agar lebih banyak masyarakat atau pengguna dalam kategori rumah tangga yang bisa menikmati listrik dengan baik. Selain itu, juga menyangkut daya beli (purchasing power) sebagian masyarakat yang masih lemah,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah menugaskan Menko Marves, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN supaya melakukan kalkulasi biaya transisi energi. Hasil perhitungannya bisa digunakan untuk menyusun skenario pembiayaan saat proses peralihan ke energi terbarukan.

“Saya minta masukan dengan kalkukasi yang detail, angka-angka kenaikannya berapa, gap yang harus dibayar berapa untuk Indonesia saja. 'Pak, dari jurus ini bisa diselesaikan, dari sisi ini bisa diselesaikan.' Itu yang kita harapkan. Kalau ketemu, saya bisa sampaikan nanti di G20, di Bali tahun depan,” jelasnya.