Cirebon, Gatra.com – Komisi VI DPR RI memastikan stok beras nasional di Bulog menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam jumlah yang aman. Hal ini diketahui setelah melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik masa persidangan II ke gudang Bulog di Cirebon, Jawa Barat, pada 19-21 November 2021.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyebut stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton. Dia pun telah menginstruksikan ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan yang jadi tanggung jawab Bulog, agar selalu tersedia di masyarakat.

“Masyarakat tak perlu khawatir. Bulog menjamin kebutuhan beras dan pangan lainnya tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan tiba-tiba. Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan tersebut,” ungkap Suyamto dalam keterangannya, Senin (22/11).

Suyamto menambahkan, pihaknya turut memastikan seluruh jaringan mitra Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal, baik secara online maupun offline. Selain itu, juga mengecek outlet-outlet Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, dan jaringan retail modern.

Anggota Komisi VI DPR, Aria Bima, meminta masyarakat supaya tidak panik terkait kebutuhan beras ketika Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, pasokan beras yang tersimpan di semua gudang Bulog dalam jumlah yang memadai.

“Kami sudah lihat langsung bersama di gudang Bulog Cirebon. Stok beras yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dan kurang lebih di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia juga dengan kondisi yang sama,” katanya saat memimpin rombongan kunker Komisi VI tersebut.

Adapun anggota Komisi VI lainnya, Herman Khaeron, menilai keberadaan Bulog mesti lebih diperkuat. Salah satunya, lewat ketersediaan anggaran belanja negara karena statusnya sebagai Perum dan tak bisa dikomersialisasi. Kemudian, juga harus ada outletnya sebagai buffer stok nasional.

“Nah, ini yang harus dicermati dan mesti menjadi dukungan di DPR Komisi VI dan komisi lainnya. DPR secara umum harus memberi dukungan kepada Bulog agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stok nasional yang outletnya jelas. Sekali lagi, Bulog harus diperkuat,” ujarnya.