Jakarta, Gatra.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan peran kerjasama multilateral dalam transparansi dan pertukaran informasi perpajakan untuk mendukung pemulihan yang adil dan inklusif harus terus ditingkatkan.

“Kita semua menyadari bahwa Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, yang juga berdampak pada anggaran pemerintah, terutama belanja yang meningkat, sementara pendapatan mengalami kontraksi. Transparansi perpajakan akan membantu memastikan ketahanan mobilisasi pendapatan domestik selama periode pemulihan ini, terutama ketika kita menghadapi banyak aktivitas ilegal karena harga komoditas yang tinggi secara global,” ujar Menkeu dalam keterengannya, Kamis (18/11).

Menkeu menuturkan bahwa Presidensi G20 mendatang akan membahas lebih detail mengenai inisiatif dari regional, seperti aliran keuangan ilegal dan penghindaran pajak. Menkeu menilai hal-hal tersebut sangat terkait dengan tugas Kementerian Keuangan, terutama ketika berhadapan dengan mobilisasi sumber daya dalam negeri.

“Ini akan menjadi harapan kami untuk mengatasi masalah ini di G20 sehingga kami mengangkat masalah ini menjadi masalah global. Tentu saja peningkatan kapasitas dan kerjasama dalam kerangka hukum dapat dan harus dibangun. Di Indonesia, saya juga harus berinvestasi pada sistem IT, sistem Coretax, serta reformasi administrasi,” ujar Menkeu.

Menkeu menyambut positif Asia Initiative yang akan diluncurkan Secretariat of Global Forum dalam rangka mencapai tujuan transparansi pajak inklusif. Inisiatif regional ini akan meningkatkan kapasitas negara anggota untuk dapat terlibat aktif dalam transparansi pajak.

“Ini adalah inisiatif regional yang akan menyediakan dan mempromosikan, serta memajukan transparansi pajak di kawasan Asia. Bagi Indonesia, ini juga akan menciptakan dukungan yang lebih kuat untuk reformasi kita, mempercepat agenda transparansi pajak, dan pada akhirnya dapat memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri,” pungkasnya.