New York, Gatra.com- Raksasa farmasi Pfizer telah menandatangani kesepakatan yang memungkinkan produksi dan pasokan obat anti-virus COVID eksperimental di lusinan negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Perjanjian antara perusahaan AS dan kelompok kesehatan masyarakat internasional yang didukung PBB Medical Patent Pool (MPP) akan memungkinkan produsen untuk memproduksi dan memasok versi generik obat di 95 negara tanpa ancaman pelanggaran paten. Al Jazeera, 17/11.

Sebagian besar negara yang termasuk dalam kesepakatan itu berada di Afrika dan Asia, mencakup sekitar 53 persen populasi dunia. “Pfizer tetap berkomitmen untuk menghadirkan terobosan ilmiah guna membantu mengakhiri pandemi ini bagi semua orang,” Albert Bourla, kepala eksekutif Pfizer, mengatakan pada Selasa.

“Kami percaya perawatan antivirus oral dapat memainkan peran penting dalam mengurangi keparahan infeksi COVID-19, mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan kami dan menyelamatkan nyawa,” tambahnya.

Pada Selasa, Pfizer meminta regulator di Amerika Serikat untuk memberikan otorisasi penggunaan darurat pilnya. Perusahaan itu mengatakan uji coba tahap akhir menunjukkan pil itu mengurangi kemungkinan rawat inap atau kematian bagi orang dewasa yang berisiko penyakit parah hingga 89 persen. Uji coba mengevaluasi data dari 1.219 kasus positif di seluruh Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, dan Asia.

Obat tersebut terbukti paling efektif jika diminum pada tahap awal infeksi dan diberikan dalam kombinasi dengan antivirus yang lebih tua yang disebut ritonavir.

Bourla mengatakan kepada kantor berita Reuters pada awal November bahwa untuk negara-negara berpenghasilan rendah, perusahaan sedang mempertimbangkan beberapa opsi penetapan harga, dengan tujuan "tidak ada penghalang bagi mereka juga untuk memiliki akses".

Badan amal medis Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontieres, atau MSF) mengatakan "berkecil hati" dengan kesepakatan itu, mencatat bahwa sejumlah negara termasuk Brasil, Argentina, China, dan Thailand dikeluarkan dari perjanjian tersebut.

“Kami kecewa melihat lisensi sukarela yang membatasi lainnya selama pandemi ini sementara kasus terus meningkat di banyak negara di seluruh dunia,” kata Yuanqiong Hu, penasihat kebijakan hukum senior dengan Kampanye Akses MSF.

“Jika Pfizer benar-benar ingin memenuhi janjinya untuk berkontribusi pada akses yang adil ke perlakuan baru ini, Pfizer harus dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menghalangi produksi dan persaingan generik terbuka, alih-alih menandatangani lisensi sukarela yang membatasi, dan mencabut izin apa pun. semacam monopoli kekayaan intelektual selama pandemi ini,” katanya.

Regina Osih, seorang dokter medis dan spesialis penyakit menular di Aurum Institute di Johannesburg, Afrika Selatan, mengatakan kesepakatan itu "sangat penting". "Kesepakatan semacam ini memungkinkan semua orang untuk berpotensi mengakses obat COVID - mereka masih akan mengecualikan seseorang, tetapi mereka akan meningkatkan percakapan seputar akses yang adil," katanya.

Langkah Pfizer terjadi setelah perusahaan farmasi AS Merck menandatangani kesepakatan bebas royalti serupa dengan MPP bulan lalu untuk memungkinkan obat anti-virusnya, molnupiravir, dibuat dan dijual dengan biaya rendah di 105 negara berkembang. Obat Merck telah disetujui oleh regulator di Inggris awal bulan ini.

Langkah Pfizer dan Merck untuk berbagi paten untuk obat COVID-19 mereka datang di tengah tekanan internasional pada perusahaan farmasi untuk berbagi dan mentransfer teknologi untuk memungkinkan produksi versi generik dari vaksin COVID-19 mereka. Sejauh ini pembuat vaksin, termasuk Pfizer, telah menolak untuk melakukannya.

Para kritikus telah lama berargumen bahwa keengganan untuk berbagi resep vaksin telah berkontribusi pada distribusi suntikan yang sangat tidak merata antara negara kaya dan negara miskin.

Dari 7,54 miliar dosis suntikan yang telah diberikan secara global, hanya 4,6 persen orang di negara berpenghasilan rendah yang menerima setidaknya satu suntikan, menurut Our World in Data.

“Bayangkan apa yang akan terjadi jika mereka (pembuat vaksin) melisensikan teknologi mereka pada Mei 2020,” kata Ellen 't Hoen, direktur Medicines Law & Policy, merujuk pada tanggal Organisasi Kesehatan Dunia meluncurkan Technology Access Pool (C -TAP) platform bagi perusahaan untuk berbagi kekayaan intelektual dan pengetahuan vaksin. “Kemudian, kami akan mengaktifkan kapasitas produksi bahkan di daerah yang saat ini tidak ada,” katanya.