Jakarta, Gatra.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada bulan Oktober 2021 mencapai US$22,03 miliar. Jumlah ini naik 6,89% dibandingkan capaian ekspor bulan September yang sebanyak US$20,61 miliar.

Secara rinci, ekspor nonmigas Oktober 2021 tercatat sebesar US$21 miliar atau naik 6,75% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu US$19,67 miliar. Adapun ekspor migas Oktober 2021 punya nilai US$1,03 miliar atau meningkat 9,91% dibandingkan September 2021.

Kepala BPS, Margo Yuwono, menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia tahun 2021 lebih baik daripada capaian 2020 maupun 2019. Dia pun berharap kinerja baik ini terus berlanjut supaya menunjang pemulihan ekonomi nasional.

“Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2021 mencapai US$186,32 miliar atau naik 41,8% dibanding periode yang sama tahun 2020. Sementara, ekspor kumulatif nonmigas mencapai US$176,47 miliar atau naik 41,26%,” ungkapnya, Senin (15/11).

Menurut sektor, struktur ekspor Indonesia Oktober 2021 masih didominasi hasil industri pengolahan, yakni sebesar US$16,07 miliar (72,94%). Kemudian, diikuti ekspor hasil tambang dan lainnya sekitar US$4,53 miliar (20,56%), ekspor migas US$1,03 miliar (4,65%), serta ekspor hasil petanian, kehutanan, dan perikanan US$0,41 miliar (1,85%).

Ekspor nonmigas Indonesia Oktober 2021 terbesar adalah ke Tiongkok sebanyak US$5,93 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,34 miliar dan Jepang US$1,41 miliar. Kontribusi ketiganya mencapai 46,1%. Sedangkan, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$3,55 miliar dan US$1,54 miliar.

“Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar selama periode Januari–Oktober 2021 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$27,60 miliar (14,82%), diikuti Kalimantan Timur US$19,03 miliar (10,21%), dan Jawa Timur US$18,76 miliar (10,07%),” jelasnya.

Sementara itu, Provinsi Riau berkontribusi sekitar US$16,51 miliar (8,86%), Kepulauan Riau sebanyak US$11,92 miliar (6,4%), dan Banten US$10,88 miliar (5,84%). Adapun Provinsi Sulawesi Tengah US$9,72 miliar (5,22%), Sumatra Utara US$9,58 miliar (5,14%), DKI Jakarta US$9,25 miliar (4,96%), dan Jawa Tengah US$8,55 miliar (4,59%).