Seoul, Gatra.com - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mulai menjatah urea, yang digunakan untuk mengurangi emisi mobil diesel dan industri. Mereka juga melarang penjualan kembali larutan tersebut di tengah kekurangan akutnya.

Kementerian Perdagangan Korsel mengatakan pada hari Kamis, 11 November 2021, para pengemudi kendaraan penumpang akan diberikan batas 10 liter dan pengemudi kendaraan komersial sebesar 30 liter. Semua penjualan kembali urea itu dilarang di bawah serangkaian tindakan yang akan berlaku hingga akhir tahun, seperti dilansir dari kantor berita Reuters pada Kamis, (11/11).

Dalam sebuah pertanyaan kementerian tersebut, produsen dan penjual diharuskan melaporkan semua data impor, produksi, penjualan, dan inventaris kepada pemerintah setiap hari. Menurut para pakar industri, sekitar 2 juta kendaraan diesel, yang sebagian besar truk kargo dan ada juga kendaraan penumpang, diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan aditif.

Sementara itu, pada rapat kabinet khusus untuk meninjau tanggapan atas masalah yang memicu "panic buying" di antara pengemudi dan antrean panjang di penjual, yang masih memiliki stok larutan tersebut, Perdana Menteri Korea Selatan Kim Boo-kyum meminta maaf atas kegagalan mengantisipasi kekurangan itu.

"Saya menyampaikan permintaan maaf saya yang terdalam karena menyebabkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran seperti itu," katanya. 
Ia menambahkan, bahwa akan membutuhkan waktu sebelum pasokan dapat dinormalisasi.

Kementerian Perdagangan Korsel mengungkapkan yakni pengemudi kendaraan diesel mulai panik membeli urea setelah bea cukai Cina bulan lalu memperkenalkan persyaratan ekspor baru, yang secara efektif menghentikan ekspor untuk meningkatkan pasokan ke pasar domestik. Di mana hampir 97% impor urea Korsel berasal dari Cina antara bulan Januari dan September.

Di samping itu, Korea Selatan telah bergegas untuk mengamankan pasokan urea minggu ini dengan menerbangkan kapal tanker minyak militer ke Australia, mendiversifikasi sumber ke negara lain dan mempercepat impor urea dari Cina. Namun, para pejabat industri mengatakan langkah-langkah tersebut tetap merupakan sebuah perbaikan sementara.