Jakarta, Gatra.com – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan G20, yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Desember 2021. Forum ini menunjukkan upaya bersama dua puluh negara ekonomi terbesar dunia dalam menjaga stabilitas keuangan global.

Hal tersebut disampaikan ekonom senior Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, dalam diskusi daring pada Rabu (10/11). Meski begitu, adanya komunikasi antarnegara anggota G20 tidak menjamin 100% akan bebas krisis.

“Tetapi paling tidak, adanya forum G20 bisa memperlihatkan upaya untuk menjaga stabilitas. Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif antaranggota G20, maka komunikasi dapat dilakukan lebih cepat kalau ada suatu gangguan di suatu negara,” imbuhnya.

Menteri Keuangan periode 2014-2016 ini mencontohkan, terdapat kebijakan penghentian quantitative easing (QE) atau tapering yang dilakukan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2013. Akibatnya, terjadilah gejolak ekonomi akibat tapering alias taper tantrum.

“Dari kejadian itu, lalu disadari bahwa tidak bisa setiap negara hanya memikirkan dirinya sendiri. Meski tiap negara tentu mendahulukan kepentingan sendiri saat membuat suatu kebijakan, namun karena keuangan global sudah borderless, maka komunikasi jadi sangat penting,” ujarnya.

Selama pembahasan G20, kata Bambang, upaya menjaga stabilitas sistem keuangan tidak hanya di tataran makro, tetapi juga mencakup para pelaku sektor keuangan, seperti pernah membahas shadow banking yang dikhawatirkan mengganggu stabilitas keuangan global.

“Nah, itu jika dilihat urgensi dari sisi sistem keuangan global, Forum G20 juga penting untuk peningkatan kerja sama memperbaiki sistem perpajakan global. Awalnya, tax itu seolah menjadi upaya sendiri-sendiri sampai forum G20 memberi perhatian pada masalah perpajakan,” terangnya.

Saat itu, negara-negara besar mulai merasa terganggu dengan kehadiran tax haven atau suaka pajak. Sebab, sejumlah negara kecil menawarkan tarif pajak yang sangat rendah sehingga menyebabkan banyak pemindahan kantor pusat dan rekening korporasi ke negara-negara surga pajak tadi.

“Dari situ, dalam forum G20 mulailah diangkat suatu topik yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia bahkan sampai hari ini, yaitu base erosion and profit shifting (BEPS). Akhirnya, masalah BEPS menjadi isu global setelah OECD ikut menaruh perhatian,” ucapnya.