Jakarta, Gatra.com – Sejumlah proyek infrastuktur yang dibangun pemerintah dinilai tidak diperhitungkan dengan matang sehingga tidak maksimal dalam penggunaannya. Sebab banyak infrastruktur yang akhirnya terbengkalai atau sedikit masyarakat yang memanfaatkannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi, Rabu (10/11). Faisal mencontohkan Bandara Kertajati, pelabuhan Kuala Tanjung, hingga Light Rail transit (LRT) di Palembang yang sepi dari aktivitas.

"Kertajati tuh enggak ada pesawat ke sana, LRT di Sumatera Selatan sepi, kemudian juga [pelabuhan] Kualatanjung," ujar Faisal.

Selain itu, Faisal juga menyoroti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dinilai memakan banyak anggaran. Seperti diketahui, proyek tersebut disuntik oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 4,3 triliun.

"Kereta cepat yang sekarang juga (tidak efisien). Ditambah lagi uang APBN masuk kesana Rp4,3 triliun," sambungnya.

Lebih lanjut, Faisal juga dengan tegas mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja. Faisal menilai aturan yang terdapat di undang-undang cipta kerja sangat merugikan lingkungan, dan menguntungkan orang-orang yang berada dalam lingkaran pemerintah.

Faisal mencontohkan pengusaha tambang batu bara dapat menikmati insentif bebas bayar royalti, jika melakukan atau meningkatkan nilai tambah produksinya. Sebab, dalam Pasal 39 Omnibus Law Ciptaker, pemerintah mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, salah satunya dengan menyisipkan Pasal 128A.

Sesuai Pasal 128A(1), pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara.

"Undang-undang cipta kerja ini didesain untuk mempermudah pengerukan kekayaan Indonesia. (Terutama) bagi orang-orang yang dekat dengan lingkungan kekuasaan," pungkasnya.