Jakarta, Gatra.com - Indonesia tengah bersiap menyambut Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 pada 16-19 November mendatang. Kali ini, Kota Semarang akan menjadi tuan rumah acara tahunan tersebut dengan tema "Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi".

Tema ini mengokohkan komitmen kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat sipil dalam menjaga keragaman, pelibatan seluas-luasnya elemen bangsa dan negara, serta kuatnya daya tahan di tengah pandemi COVID-19.

Festival HAM merupakan upaya kreatif dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyebarkan pesan-pesan HAM, memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berdialog dan bekerjasama menguatkan praktik-praktik baik penegakan HAM. Tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga peran aktif pemda dalam mengimplementasikan pembangunan di kabupaten/kota yang berbasis HAM.

Acara tersebut diharapkan menjadi upaya meluaskan aktor-aktor pemerintah daerah, agar mereka menjadi pihak terdepan dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

"Pemerintah daerah menjadi pihak ke-3 tertinggi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dalam pengaduan yang diterima Komnas HAM. Tren global bahkan menunjukan peran penting pemda dalam menegakan HAM dalam berbagai isu terkini, seperti SDGs [Sustainable Deveopment Goals], bisnis dan HAM, pencegahan intoleransi, hingga penanganan dampak pandemi COVID-19", terang Penyuluh Komnas HAM RI Yuli Asmini, dilansir dari siaran pers yang diterima Gatra.com pada Selasa malam, (9/11).

Diketahui, Kota Semarang terpilih sebagai tuan rumah pada tahun ini karena atas prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam menjalankan program pemerintah lokal yang ramah HAM.

"Semarang menunjukan terobosan dalam hal kebijakan. Misalnya, ada sebuah gereja yang tidak mendapat izin selama 20 tahun. Di bawah walikota dan pemerintahan sekarang akhirnya mendapatkan izin. Kemudian terdapat kebijakan yang ramah dengan teman-teman penyandang disabilitas. Sudah ada Perda [Peraturan Daerah] yang baru saja diluncurkan", ungkap Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.