Jakarta, Gatra.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara meminta pemerintah menindaklanjuti secara serius indikasi keterlibatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dalam bisnis  polymerase chain reaction ( PCR), yang menjadi perbincangan hangat di publik belakangan ini.  Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama menyampaikan, isu ini menjadi penting karena mampu memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri BUMN.

Berdasarkan kajian BEM Nusantara, kinerja buruk Erick terlihat pada banyaknya persoalan BUMN seperti kerugian finansial dan permasalahan penyertaan modal negara (PMN). Eko juga mengatakan, kebijakan Menteri BUMN telah merugikan negara. Pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia banyak dikeluarkan setiap tahun melalui PMN.  Pihaknya mengkaji, pada tahun 2021 ada 8 BUMN yang menerima PMN dengan total Rp31,48 triliun. Pada 2022 terdapat 12 BUMN memperoleh PMN dengan total Rp72,44 triliun.

Lebih lanjut dia menjelaskan, apabila keadaan ini berlanjut selama 5 tahun, maka akan membebankan pemerintah untuk mengeluarkan anggaran Rp374,36 triliun. Terlebih jika peningkatan PMN setiap tahunnya mencapai 2 kali lipat.

Terakhir, Erick terindikasi dalam bisnis PCR. Oleh karena itu, BEM Nusantara meminta Presiden Joko Widodo agar segera melakukan evaluasi total dalam Kementerian BUMM.

"Itu data yang kami dapatkan dari hasil kajian. Segera lakukan tindak lanjut. Jika tidak [direspon], Senin mendatang siap-siap, kami akan aksi besar-besaran," kata Eko dalam keteranganya, Sabtu, (6/11).