Kupang, Gatra.com - Pengeluaran di Provinsi NTT pada Triwulan II Tahun 2021 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 68,16%. Besaran persentase ini mendominasi pertumbuhan dan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.

“Setelah Konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 49,72%. Disusul komponen konsumsi pemerintah 23,44%,” kata Kepala BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus ( 5/11).

Secara Year on Year (Y-o-Y), jelas Darwis, beberapa komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan positif. Rinciannya komponen konsumsi rumah tangga sebesar 1,67%, PMTB sebesar 6,66% dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,16%.

“Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen PMTB, konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Jadi yang positif itu tiga, yang alami pertumbuhan,” jelas Darwis Sitorus.

Melihat lebih detail mengenai pertumbuhan dari setiap komponen, kata Darwis, mulai dari komponen Konsumsi Rumah Tangga secara Y-on-Y tumbuh sebesar 1, 67%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan level dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada beberapa kabupaten/kota sejak awal bulan September 2021, atau mengalami perlambatan dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,30%.

“Secara umum PPKM yang diterapkan di Provinsi NTT selama triwulan III Tahun 2012 menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di NTT,” kata Darwis.

Untuk Komponen LNPRT secara Y-on-Y tumbuh sebesar 1,16%. Hal ini didorong oleh beberapa aktivitas, seperti rapat, pilkada ulang, pelaksanaan vaksinasi, dan perayaan Idul Adha.

“Meski demikian, angka ini mengalami perlambatan dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,79%. Penurunan aktivitas LNPRT, juga dikarenakan PPKM di Triwulan III,”katanya.

Pada komponen Konsumsi Pemerintah, secara Y-on-Y terjadi kontraksi sebesar 14,76%, dan secara Q-to-Q mengalami kontraksi 3,50%.

“Komponen Konsumsi Pemerintah pada triwulan III Tahun 2020, terdapat pencairan gaji ke-13. Sedangkan di triwulan III tahun 2021 tidak ada. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya penurunan realisasi belanja pegawai," tutup dia.