Naypyidaw, Gatra.com  -  Lebih dari 500 kelompok hak-hak sipil telah menyerukan pertemuan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini bertujuan guna menghentikan meningkatnya kekerasan di negara bagian Chin barat Myanmar, yang telah menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.

Stasiun berita Al Jazeera melaporkan pada Jumat (5/11), Human Rights Watch (HRW) merilis pernyataan atas nama 521 organisasi internasional serta domestik yang menyerukan Dewan Keamanan PBB. Tujuannya untuk mengadopsi resolusi dan bertindak sebelum serangan meluas di wilayah perbatasan yang diperangi.

"Ini harus diadakan pertemuan mendesak mengenai serangan yang meningkat di negara bagian Chin [Myanmar} di mana krisis politik, krisis Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan terjadi akibat hasrat para pemimpin militer Myanmar yang serakah untuk berkuasa, yang telah menyebabkan penderitaan besar," tulis pernyataan itu.

Sementara itu, senjata berat dan pasukan telah dipindahkan ke wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan serangan tentara yang akan segera terjadi untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah kudeta militer pada Februari 2021 lalu.

Kantor berita Reuters melaporkan pada hari Jumat, (5/11) kelompok-kelompok hak asasi juga meminta PBB untuk memberlakukan embargo senjata global guna menghentikan aliran senjata dan barang-barang penggunaan ganda ke pemerintah militer Myanmar.

Di sisi lain, badan kemanusiaan PBB dalam laporan situasi pada hari Rabu, (3/11) mengatakan bahwa bentrokan antara pasukan keamanan dan pasukan pertahanan rakyat telah meningkat di Chin, serta di wilayah tetangga Magway dan Sagaing.

Reporter: Farid Nurhakim