Jakarta, Gatra.com – Pemerintah Indonesia menyatakan berkomitmen untuk terus menjaga bumi dan lingkungan hidup. Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang turut mengatur pajak karbon.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu, Luky Alfirman, dalam sebuah webinar pada Jumat (5/11). Luky menuturkan, ketentuan itu dirancang guna mengubah perilaku para pelaku ekonomi agar beralih menuju aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.

“Upaya ini sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri dan 41% jika menerima dukungan internasional. Sebab, emisi karbon sangat memengaruhi perubahan iklim yang dialami penduduk dunia beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

Luky menekankan, kondisi lingkungan dapat semakin memburuk kalau tidak dikendalikan dengan pajak karbon. Namun, upaya pemerintah menekan emisi karbon harus dibarengi dengan kontribusi semua orang. Salah satunya dengan mengubah perilaku dalam mengonsumsi listrik.

“Pada level sederhana, seperti mematikan lampu jika tidak diperlukan dan mencabut charger HP atau laptop ketika baterai terisi penuh. Kemudian, cabut steker komputer saat pulang kantor dan buka jendela lebar-lebar daripada menyalakan AC di rumah,” imbuhnya.

Upaya lainnya bisa dilakukan dengan memasang genteng kaca supaya cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Penggunaan lampu di siang hari pun terkurangi. Sejumlah perilaku tadi akan sangat membantu mengurangi emisi GRK apabila dilakukan serentak dan terus-menerus oleh seluruh masyarakat.

“Kita semua menyadari bahwa lingkungan hidup perlu ditangani secara serius karena menyangkut keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi. Semoga upaya kita akan menjadikan bumi bisa semakin baik dan lestari, serta kita mampu beradaptasi bahkan memitigasi dampak perubahan iklim,” ujarnya.