Mataram, Gatra.com- Terlepas dari unjuk rasa Himpunan Mahasiswa (HMI) Mataram beberapa waktu lalu yang mengakibatkan salah seorang pengunjukrasa mengalami tindak kekerasan aparat, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.IK menunjukkan bukti bahwa Polisi tidak seperti itu. Langkah-langkah Polda NTB dalam menangani aksi unjukrasa mahasiswa sudah sangat humanis, profesional, dan menunjukkan perubahan signifikan menuju Polri yang Presisi. Seperti yang dilakukan mantan Kadiv Humas Polri saat menerima aksu unjuk easa ratusan massa HMI belum lama ini.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Kebijakan Publik NTB, Bambang Mei Finarwanto, SH, menyebutkan, hal ini nampak dari kesigapan dan keputusan Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, saat turun langsung menangani unjukrasa mahasiswa di Mataram.

"Ada unjukrasa mahasiswa dan ada gesekan yang membuat mahasiswa terluka. Kapolda langsung memerintahkan bawahannya mengusut dan memberi sanksi kepada oknum anggota yang diduga melanggar prosedur, ini menurut kami luar biasa," kata Bambang, Rabu (27/10) pagi, di Mataram.

Seperti diketahui, aktivis mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam (HMI) di Mataram menggelar unjukrasa peringatan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis (21/10). Dalam aksi di depan gedung DPRD NTB, terjadi gesekan dengan petugas yang menyebabkan satu orang mahasiswa terluka.

Kapolda Iqbal langsung mengatensi kejadian tersebut dan memerintahkan jajaran Propam Polda NTB untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan oknum anggota.

"Kalau zaman dulu, hal ini mungkin tidak terjadi. Unjukrasa benjol dan luka ya biasa bagi mahasiswa dan pergerakan. Hari ini Polri sudah humanis benar. Kapolda bahkan rela berpanas-panasan menemui aksi mahasiswa," ujar Didu yang juga mantan aktivis mahasiswa di era 90-an.

Kemudian, Senin (25/10), Kapolda Iqbal juga menemui langsung unjukrasa mahasiswa di Mapolda NTB yang memprotes kejadian sebelumnya.

Irjen Pol. Muhammad Iqbal menjelaskan, Polda NTB tengah menyelidiki dan akan memberi sanksi bagi oknum yang diduga melanggar. "Kapolda Iqbal juga sudah meminta maaf kepada mahasiswa atas kejadian tersebut," ujarnya.

Menurut Bambang, langkah yang dilakukan Polda NTB sudah tepat. Hal ini menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya.

Di lain sisi, ia juga mengapresiasi para mahasiswa yang masih mau peduli dan ikut mengawal pemerintahan agar lebih baik. Namun, ia mengatakan, masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, pemuda, NGO, dan para aktivis juga harus mulai berbenah, karena sistem politik dan sosial terus menerus berubah dari zaman ke zaman.

"Menyampaikan aspirasi dan menggelar unjukrasa itu penting untuk mengkritisi dan membawa perubahan yang lebih baik. Tetapi cara caranya harus mulai berubah, sudah bukan zamannya kita keras-kerasan dan sampai ricuh. Masyarakat juga harus mulai berbenah," katanya.

Sebab, dalam penyampaian aspirasi pun harus mengedepankan kesantunan, tidak saling menyalahkan, apalagi dengan kekerasan fisik. Bambang berharap, kejadian unjukrasa ricuh kemarin bisa menjadi momentum yang baik bagi Polri dan masyarakat di NTB untuk sama-sama berbenah dan bersama membangun daerah NTB lebih baik ke depan.