Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memandang ada banyak hambatan perizinan dan akses terhadap para pelaku UMKM. Menurutnya, hal tersebut akan menghambat laju UMKM untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Bahlil menyebut bahwa pemerintah akan melakukan dua hal untuk membantu para pelaku UMKM berkembang dan berkontribusi lebih banyak lagi bagi perekonomian nasional, yaitu dengan memformalkan UMKM yang masih bersifat informal dan mengkolaborasikan UMKM lokal dengan pelaku investasi dari luar negeri.

“Hampir 40% UMKM kita itu bukan UMKM formal. Inilah yang harus kita lakukan, kita harus formalkan supaya pelaku-pelaku UMKM ini bisa mendapat akses perbankan,” tegas Bahlil dalam agenda Indonesia Islamic Economic Forum (ISEF) pada Jumat, (29/10/2021). “Kalau mereka sudah diformalkan, maka kita bisa tingkatkan credit lending dari 18% itu menjadi 30%,” imbuh Bahlil.

Untuk saat ini, menurut Bahlil, credit lending untuk sektor UMKM amat rendah, yakni tak lebih dari 18%. Pada tahun 2020, credit lending dari perbankan hanya sebesar Rp6.000 triliun. Rinciannya, Rp300 triliun untuk kredit ke luar, Rp5.700 triliun untuk dalam negeri. Sementara yang mengucur ke sektor UMKM hanya kisaran Rp1.200 triliun saja.

Yang kedua, kata Bahlil, setiap pengusaha yang melakukan investasi di Indonesia, baik dari foreign investment maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), wajib bekerja sama dengan para pelaku UMKM.

Bahlil menyebut bahwa untuk saat ini, pemerintah sudah melakukan inisiasi dan menjalankan program tersebut sesuai dengan yang didorong oleh UU Cipta Kerja Pasal 90. Namun, ia ingin mendorong hal tersebut lebih jauh lagi dan mewajibkan pelaku bisnis dari luar untuk berkolaborasi dengan pelaku UMKM lokal.

“Kenapa wajib? UMKM harus jadi subjek dan objek pembangunan di mana investasi itu berada. Kita harus mampu memberikan ruang yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi itu yang merata karena pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi kalau tidak ada pemerataan pertumbuhan, itu juga akan menjadi masalah. Kita tidak pingin gini ratio kita tinggi,” jelas Bahlil.

“Dengan demikian, harapan saya, izinnya kita formalkan. Kita kasih UMKM. Kreditnya kita kasih. Kolaborasi akses pasarnya kita bangun. Maka ke depan saya pikir sistem ekonomi syariah ini akan menjadi salah satu terbesar di dunia, dan Indonesia akan menjadi salah satu pemain utamanya,” ucap Bahlil.