Samarinda, Gatra.com – Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melakukan pertemuan bisnis Selasa (26/10). Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia – Uni Eropa (IEU-CEPA) yang tengah dirundingkan, serta untuk membahas peluang perdagangan dan investasi dengan para pemangku kepentingan di provinsi tersebut.

“Uni Eropa mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Investasi asing saat ini di provinsi ini relatif kecil, sehingga menawarkan banyak ruang untuk tumbuh. CEPA UE-Indonesia akan membantu meningkatkan perdagangan dan investasi serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket.

Kaltim adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan peluang investasi yang luas di sektor-sektor seperti minyak dan gas, industri pengolahan, konstruksi serta pertanian dan perikanan. Ini dapat menarik investasi asing yang lebih besar di masa depan karena rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke provinsi tersebut.

Selama lebih dari 30 tahun, UE telah bermitra dengan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi. Pada 2019, UE meluncurkan program lima tahun ARISE+ Indonesia Trade Support Facility senilai €15 juta. Program ini memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekspor dan untuk memenuhi aturan dan standar perdagangan internasional.

Kedatangan Delegasi UE disambut Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor di Heart of Borneo Theater. ”Hubungan Indonesia dan Uni Eropa sejak dulu sangat erat dan saling membangun. Peluang investasi terbuka lebar bagi Uni Eropa,” imbuhnya.

Baca Juga: Porsi Investasi di Luar Jawa Konsisten Lebih Besar Sejak Kuartal III 2020

Beberapa proyek potensial yang dapat didanai investor asing antara lain: Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KIK) Malay Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur; Taman Industri Kariangau; Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan; serta Proyek Jembatan Tol Balikpapan – Penajam Paser Utara.

Selain itu Kaltim juga memiliki berbagai kelebihan seperti pertambangan dan penggalian, minyak dan gas, industri pengolahan, konstruksi, serta pertanian dan perikanan. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utama akan menjadi calon Ibukota Negara.

Gubernur berharap melalui pertemuan ini dapat mendorong investor Eropa untuk berinvestasi di Katim. “Selain berinvestasi, kami juga ingin memperluas peluang untuk melakukan ekspor ke Eropa. Karena itu kami berharap para pelaku usaha dapat membuka wawasan bagaimana meningkatkan potensi ekspor perdagangan,” tambahnya.

Baca Juga: Investasi Berkelanjutan Memerlukan Kolaborasi Berbagai Pihak

Pertemuan tersebut juga menampilkan diskusi panel yang membahas manfaat CEPA dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara negara-negara anggota UE dan Indonesia. Panelis tersebut antara lain Kepala Bagian Perdagangan dan Ekonomi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Marika Jakas; Direktur Bilateral/Negosiasi, Kementerian Perdagangan, Ni Made Ayu Marthini; Ketua Komite Tetap Lembaga Multilateral dan Perjanjian Perdagangan Bebas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Wahyuni Bahar; dan Gustaaf Reerink dari EuroCham.

Selanjutnya sesi kedua membahas bagaimana CEPA akan meningkatkan kemitraan investasi dan perdagangan menghadirkan Negosiator Investasi Komisi Eropa, Thierry Beranger; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puguh Harjanto, S.STP, M.Si; Ketua KADIN Kalimantan Timur, Dayang Dona Farouk; serta perwakilan dari EuroCham.

Pada kesempatan ini, Delegasi UE juga akan meninjau calon Ibukota Negara yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan bertemu dengan Bupati Abdul Gapur Mas’ud SE, ME untuk membahas potensi kerja sama. Sebelum pertemuan ke Kalitim, UE telah menyelenggarakan kunjungan bisnis CEPA dengan pemerintah provinsi Maluku, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.