Batanghari, Gatra.com - Bupati Batanghari, Jambi, Muhammad Fadhil Arief yakin penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran berkaitan dengan program pemerintah. Untuk mencegah angka kemiskinan melonjak, pemerintah daerah (pemda) Jambi MFA akan melakukan pelatihan. "Makanya ke depan program pemda bisa mengurangi angka kemiskinan. Kita tahu Batanghari berada di sektor pertanian, kemudian sumber daya alam lainnya. Bagaimana infrastruktur di sektor ini bisa menunjang untuk pemanfaatan sektor-sektor ini menjadi kegiatan produktif," kata Fadhil kepada Gatra.com, Kamis (21/10).

Pelatihan terfokus kepada tenaga-tenaga baru tamat sekolah atau tenaga putus sekolah. Harapannya mereka punya skill, bisa jadi karyawan dan bisa jadi wirausahawan. MFA mengakui terjadi kontraksi ekonomi tahun lalu akibat pandemi Covid-19. "Tapi menurut perhitungan kita, Batanghari secara ekonomi tidak begitu terdampak. Karena kita berada pada sektor yang diuntungkan dengan keadaan Covid-19 ini," ucapnya.

Ia ingin kebijakan pemerintah daerah selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Tujuannya agar bisa mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Pemkab Batanghari akan memperbaiki infrastruktur menuju pusat-pusat produksi masyarakat. "Kita ketahui jalan-jalan di Kabupaten Batanghari 69,7% dalam keadaan rusak. Ini harus kita benahi dulu. Semuanya tidak mungkin, tapi bagaimana sektor utamanya terbenahi dulu. Sekarang sudah kita mulai di daerah Desa Bajubang Laut, Sungai Baung, Aro, Muara Singoan, Olak dan Teratai," katanya.

Perbaikan serupa akan berlanjut ke desa-desa lain. Kerusakan ini menyebabkan penghasilan masyarakat berkurang karena biaya terlalu tinggi untuk mereka menuju ke areal pertanian. Fadhil berujar pemkab akan memberikan bantuan bibit. "Masyarakat kita begitu semangat berkebun, tapi dapat bibit tidak layak, sehingga produksi tidak optimal. Masih banyak produksi yang jauh dari idealnya, ini akan kita lakukan," ujarnya.

Upaya pencegahan lainnya adalah upaya mengangkat tenaga penyuluh atau pendamping bagi petani yang ada setiap desa. Tenaga penyuluh muda, terutama mereka yang memiliki terobosan-terobosan solusi baru akan bertugas di semua desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari. "Kita tahu produksi belum optimal, salah satunya akibat petani kurang berdaya, belum punya pengetahuan utuh terhadap apa yang diusahakannya," katanya. 

Anak-anak muda putus sekolah atau baru saja tamat sekolah nantinya juga akan mendapatkan pelatihan, namanya adalah UPT Milenial. Pelatihan diberikan sesuai skill dengan jenis atau minat bakat mereka masing-masing. Tidak bisa dipaksakan semua jadi tukang bengkel. Kalau minatnya pertanian, berarti skill pertanian disamping ada pendamping tadi. 

"Kita mengangkat motivator desa namanya yang akan merubah mindset atau pola pikir masyarakat. Jadi dia tidak lagi berusaha ikut-ikutan. Begitu banyak orang ikut-ikutan, orang bikin desa wisata, kita bikin desa wisata. Padahal potensinya tidak ada, potensi pemasarannya tidak ada," ucapnya.

Fadhil berupaya merubah paradigma ikut-ikutan. Hal terpenting adalah pelayanan tidak membebani masyarakat. Ia mengenang sewaktu masa Pilkada lalu sering kali masyarakat mengeluh pengurusan KTP dan KK. Mereka bahkan harus bolak-balik 10 kali ke Dinas Dukcapil Batanghari.

"Ini harus kita kurangi, karena ini harus menambah biaya nanti. Jadi, disamping kita berusaha mendapatkan pendapatannya, kita mengurangi pengeluarannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.

Pemkab Batanghari juga akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan sudah dikoordinasikan dengan pemerintah lebih tinggi. Salah satu tempat dianggap layak, kata MFA, yaitu di daerah dekat Kantor Camat Bajubang. Sebab disana ada tanah Pemkab dan kini sedang diusahakan.

"Sebelum itu terjadi kita tetap pakai fasilitas yang ada. Karena BLK lebih komprehensif dan perlu biaya besar. Tapi itu jangan jadi penghalangnya. Sebelum itu terjadi kita tetap dengan metode pelatihan dengan mengundang orang kesini karena guru-gurunya ada. Tapi tetap dalam visi-misi kita mendirikan BLK, itu janji kita kepada masyarakat," katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari, Jambi, Maypen Hery mengatakan jumlah penduduk daerah ini tahun 2020 sebanyak 301.700 jiwa. Dari jumlah itu, tingkat kemiskinan mencapai angka 9,65%. "Tingkat pengangguran terbuka justru meningkat pada tahun 2020," ujarnya. Menurut dia peningkatan terjadi akibat pengaruh ada beberapa perusahaan tutup selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data semula 4,10% meningkat menjadi 6,27%. 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Batanghari tahun 2019 sebesar 9,75% dan tahun 2020 sebesar 9,65%. Dari sisi persentase, kata Maypen, turun sebenarnya, tetapi dari sisi jumlah ada kenaikan, tapi kenaikan tidak begitu signifikan.