Batanghari, Gatra.com - Kepala Bidang Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari, Jambi, Asmidar mengatakan jumlah pencari kerja (pencaker) di dominasi laki-laki sejak Januari hingga September 2021.

"Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sejak Januari hingga September 2021 sebanyak 567 orang. Terdiri dari laki-laki berjumlah 375 orang dan perempuan 192 orang," kata Asmidar dikonfirmasi Gatra.com, Jumat (15/10).

Jumlah tersebut telah mendapat kartu kuning dari Dinas Nakertrans. Masa berlaku kartu kuning pencaker selama 2 tahun dan setiap 6 bulan wajib melapor ke Dinas Nakertrans. Pada 2019 sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah pencaker sebanyak 1.457 orang.

"Memasuki 2020 sewaktu pandemi Covid-19, jumlah pencaker cuma 72 orang. Penyebabnya karena banyak perusahaan tidak membuka lowongan kerja serta ada juga perusahaan merumahkan karyawan dan sebagainya," ucapnya. 

Penurunan jumlah pencaker, kata dia mungkin karena takut mendatangi Dinas Nakertrans Batanghari guna membuat kartu kuning secara langsung. Apalagi tahun lalu penyebaran Covid-19 sedang tinggi-tingginya. "Tahun ini kalau kategori normal masih sangat rendah, tidak sampai 1.400 orang pencaker. Tapi masa pandemi dibandingkan 2020, jumlahnya tinggi," ujarnya.

Paling banyak pencaker datang ke Dinas Nakertrans berasal dari Kecamatan Muara Bulian. Mereka rata-rata berusia 18 tahun ke atas dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Dinas Nakertrans telah melakukan beberapa kegiatan guna mengurangi angka pengangguran. 

"Diantaranya kegiatan pelatihan UMKM, pelatihan wira usaha baru pada 2019 lalu. Kegiatan serupa tidak ada pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 serta terjadi refocusing anggaran," katanya.

Selama 2021 kegiatan tersebut juga tak dilakukan Dinas Nakertrans Batanghari akibat masih terkendala refocusing anggaran. Meski begitu kegiatan berlangsung dengan bantuan dana dari Dinas Nakertrans Provinsi Jambi dengan jumlah peserta 20 orang.

"Masing-masing peserta dapat bantuan modal sebesar Rp 5 juta. Rinciannya Rp 1 juta membeli bahan baku dan Rp 4 juta membeli peralatan usaha seperti kompor dan sebagainya," ucapnya.

Hasil pemantauan Dinas Nakertrans Batanghari, kata Asmidar, penerima bantuan sampai saat ini masih tetap berjalan bahkan semakin berkembang. Ia berharap dengan adanya bantuan, bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan menambah lapangan kerja, minimal untuk lingkungan keluarganya itu sendiri.

"Secara regulasi tidak ada sanksi bagi pencaker tak mengembalikan kartu kuning setelah mendapat pekerjaan. Cuma agar tertib administrasi data, mereka harus melapor bahwa mereka sudah bekerja," katanya.

Menurut dia tujuan pengembalian kartu kuning agar pihaknya bisa menghitung angka pengangguran di Kabupaten Batanghari, sudah berapa persen dari pencaker yang diterima perusahaan-perusahaan. Hingga September 2021 ada 13 perusahaan menerima pencaker pemegang kartu kuning.

"Kemudian pencaker yang sudah melaporkan bahwa mereka sudah ditempatkan di perusahaan sebanyak 48 orang dari dua perusahaan, semuanya laki-laki. Sisanya akan kita data dan jemput bola mudah-mudahan ada yang diterima," katanya. 

Asmidar berujar keluhan pencaker ketika ada perusahaan membuka lowongan pekerjaan kebanyakan tidak sesuai dengan background pendidikan. Misalnya, perusahaan membutuhkan mekanik, sementara pencaker mempunyai gelar sarjana ekonomi, sarjana hukum. "Keluhan ini juga perlu kita perhatikan agar anak-anak yang tak mempunyai skill sesuai permintaan perusahaan harus kira bina melalui pelatihan," katanya.

Dinas Nakertrans Batanghari rencananya tahun depan mengadakan pelatihan skill satu paket dengan jumlah peserta 16 orang dalam bentuk pelatihan komputer. Ilmu komputer sangat dibutuhkan setiap perusahaan. Sebetulnya dinas sudah menyiapkan beberapa paket, seperti skill otomotif, servis hp, servis AC, tata boga, tata rias pengantin dan sebagainya.

"Namun terkendala anggaran, maka cuma paket komputer yang bisa kita lakukan tahun depan. Kita akan mendatangkan pelatih atau instruktur yang telah mempunyai sertifikasi dari BLK (Balai Latihan Kerja), sedangkan pelaksanaan pelatihan tetap disini," ucapnya.