Lima Puluh Kota, Gatra.com - Plt. Kepala Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kusdiantoro mengatakan saat ini kebutuhan terhadap ikan, baik di dunia maupun di Indonesia pada khususnya, terus meningkat. 

Kusdiantoro mengatakan sekitar 30 tahun lalu, dominasi produksi perikanan masih didapat dari perikanan tangkap yakni sebesar 78-79%, tapi kini keadaannya sudah berubah, tinggal 52-53%. Sekitar 48% sudah dihasilkan dari perikanan budidaya.

"Bukan kebutuhan perikanan tangkap berkurang tapi kebutuhan manusia semakin meningkat. Dulu jumlah penduduk kurang dari 200 juta, sekarang lebih dari 200 juta. Bahkan di tahun 2045 sampai di angka 318 juta, artinya kebutuhan ikan semakin meningkat,” ucap Kusdiantoro, Jumat (10/15).

Selain itu, kebutuhan terhadap daging putih, white meat, juga semakin meningkat dibandingkan red meat (daging merah). 

“Praktis itu memacu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ikan dalam jumlah besar," katanya.

Melihat kondisi itu, Kusdiantoro mengatakan KKP mencanangkan tiga program prioritas. Dua di antaranya terkait upaya BRSDM di Lima Puluh Kota, yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

"Mengapa kearifan lokal? Karena pada dasarnya setiap daerah itu memiliki ikan-ikan endemik. Nah kadang-kadang ini yang kita latah, kita punya potensi Ikan endemik tapi kita lebih memopulerkan ikan-ikan yang asalnya introduksi dari luar negeri. Padahal ikan-ikan endemik ini secara bertahap juga dilakukan domestifikasi," kata Kusdiantoro.

Sejauh ini, KKP telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota seluas 1 hektar. Tanah tersebut berlokasi di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak.

Penghibahan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada juni lalu, ke Lima Puluh Kota. Saat itu, secara simbolis Bupati Lima Puluh Kota menghibahkan tanah kepada KKP melalui serah terima dokumen persetujuan hibah lahan. 

Nantinya, hibah tanah tersebut akan digunakan sebagai Instalasi Riset Perikanan Regional Sumatera. Instalasi riset ini menjadi institusi di bawah koordinasi Pusat Riset Perikanan (Pusriskan), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP. 

"Semua sudah lengkap, jadi tinggal bagaimana dari hasil hibah ini bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif," kata Kusdiantoro.