_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Karanganyar, Gatra.com - Sektor riil diarahkan bertransaksi digital non tunai. Keunggulannya tak hanya dirasakan seketika, namun juga di masa mendatang.
"Pakai digitalisasi dalam bertransaksi itu lebih unggul, lebih menguntungkan. Apalagi di masa pandemi," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Solo, Gunawan Purbowo kepada wartawan usai memberi pengarahan Tim Digitalisasi Daerah di Setda Pemkab Karanganyar, Rabu (13/10).
Ia menyebut jenis transaksi paling mudah dan murah saat ini menggunakan QRIS. Dalam bertransaksi, penjual cukup mencetak kode unik pembayaran. Kemudian pembeli membayar dengan terlebih dulu melakukan pemindaian melalui aplikasi dompet digital. Cara ini lebih hemat jika dibandingkan gesek kartu debit atau kredit di mesin EDC.
Ia mengakui butuh energi ekstra menciptakan kondisi seperti itu. Namun bukan mustahil. "Pemerintah daerah bisa memulainya dengan mengaplikasikannya dulu. Apalagi sesuai arahan presiden, diperlukan percepatan infrastruktur digitalisasi dan roadmap transformasi digital," katanya.
Berdasarkan survei, pemakaian transaksi digital meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai 11,1 persen. Selain itu, KPK memasukkan kriteria digital transaksi pemerintah daerah pada pemeriksaan transaransi keuangan.
Lebih lanjut dikatakan, segala transaksi keuangan pemerintah daerah diimbau nontunai. Termasuk pemberian bantuan sosial. "Bansos didorong nontunai. Data transaksi keuangan jelas. Realisasi juga lebih tinggi," katanya.
BI mengapresiasi pemerintah daerah dan komunitas sektor riil yang menerapkan digital transaksi. Di Kabupaten Karanganyar, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) padatriwulan II 2021 menjadi 88,5 persen dan menempati peringkat 16 dari 508 Kota/Kabupaten se-Indonesia. Nilai tersebut masuk Tahap Daerah Digital. Capaian ETPD di Karanganyar seperti pembayaran pajak daerah melalui aplikasi SIPP Pakde, e retribusi di Pasar Nglano dan Pasar Matesih, e ticketing di Candi Sukuh dan Candi Ceto, e KiR Si Banter dan pembayaran pajak kendaraan bermotor e Samsat Sakpole.
