Sleman, Gatra.com - Bergabungnya Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berujung pada pergantian nama sekolah vokasi tenaga kenukliran. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) di Daerah Istimewa Yogyakarta bakal menjadi Politeknik Teknologi Nuklir.

 

"Perubahan kelembagaan sekolah vokasi ini dalam proses harmonisasi dan diperkirakan selesai bulan ini. Politeknik ini nanti ada di bawah BRIN," kata Pelaksana Tugas Ketua STTN Sukarman, Rabu (13/10) usai mewisuda 66 mahasiswa.

 

Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang kenukliran dan jasa operator radio aktif amat besar sehingga menjadi peluang politeknik.

 

Salah satu dampak perubahan nama dan lembaga ini adalah kuota mahasiswa yang diterima tiap tahunnya. Saat ini dengan tiga jurusan, total mahasiswa yang menempuh pendidikan di STTN sebanyak 200 orang karena adanya kebijakan dari Batan.

 

"Berubahnya nama ini akan memberikan kesempatan kita menyerap lebih banyak mahasiswa. Setidaknya dalam angka psikologis sekitar seribuan. Namun itu akan kita lakukan bertahap. Sebab saat ini ada 11 ribuan perusahaan yang membutuhkan," jelasnya.

 

Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agus Sumaryanto menyebut, keberadaan para ahli nuklir di Indonesia sangat dibutuhkan. Pasalnya pada 2060 pemerintah tidak lagi menggunakan energi dari bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik.

 

"Penggunaan energi baru terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PTN) adalah suatu keniscayaan yang bakal dimulai pada 2040 nanti," jelasnya.

 

Agus mengatakan penggabungan BRIN dan Batan akan memudahkan kerja penelitian sebab akan didukung oleh pihak lainnya. "Ini agar tidak terjadi overlapping," katanya.

 

Melalui Rumah Program, BRIN akan mengonsolidasikan berbagai teknologi yang belum matang atau setengah matang. Demikian juga dengan bisnis legalnya, khususnya dengan investor, dijamin akan memberikan keuntungan kedua belah pihak.

 

"Jadi Batan maupun lembaga lainnya hanya fokus pada riset dan penelitian yang melahirkan inovasi. Kita ingin menjadi seperti Korea Selatan yang pada 2015 lalu mampu menghasilkan banyak riset. Ke depan arah kebijakan ekonomi kita didasarkan pada riset," jelasnya.  

 

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra, secara gamblang mengatakan saat ini tenaga profesional di bidang nuklir amat kurang.

 

"Tercatat dari 1 juta penduduk hanya terdapat seribu tenaga profesional. Kita berharap nantinya di 2040-2045 Indonesia bakal memiliki 9-10 ribu tenaga profesional bidang nuklir di tiap satu juta penduduknya," katanya.