Jakarta, Gatra.com – Inspektur Jenderal Kementerian perindustrian (Kemenperin), Masrokhan, mengatakan, seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel.

"Selain itu, satuan kerja harus mempertajam inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan," katanya di Jakarta, Minggu (10/10).

Ia menambahkan, pada era digital saat ini, masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Maka, pelaksanaan pelayanan publik dituntut harus dapat memberikan layanan yang prima dan penuh inovasi.

"Hal ini akan diterapkan pada seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Masrokhan beserta jajaran sempat melakukan kunjungan kerja di SMK-SMTI dan Baristand Industri Lampung. Pasalnya, SMK-SMTI dan Baristand Industri Lampung merupakan satuan kerja Kemenperin yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Kami melihat kesiapan mereka, bagaimana penerapan pelayanan publiknya dan inovasi yang sudah dilakukan. Hasilnya sudah cukup baik," katanya.

Menurut Masrokhan, Kemenperin terus berupaya meningkatkan reformasi birokrasi. Salah satu langkahnya, pembinaan terhadap unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang selalu menekankan komitmen untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel," ujarnya.

Diketahui, sejak tahun 2015, Kemenperin telah menjalankan serangkaian langkah strategis dalam membangun Zona Integritas untuk mewujudkan perubahan menuju good and clean governance. Pada tahun 2021 ini, Kemenperin mengusulkan kepada KemenPAN-RB sebanyak 14 satuan kerja untuk mendapat predikat WBBM dan 17 satuan kerja untuk mendapat predikat WBK, termasuk SMK-SMTI Lampung.