Batanghari, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Jambi, Adison mengatakan realisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD HAMBA Muara Bulian tahun 2021 sebesar Rp 33 miliar dari target Rp 45 miliar.

"Target BLUD sebesar 45 miliar rupiah kami pertanyakan berapa realisasinya, Direktur RSUD HAMBA dr. Hermina Basrie menjawab sudah mencapai angka 33 miliar rupiah," ujar Adison dikonfirmasi Gatra.com, Jumat (8/10).

Capaian realisasi BLUD diketahui Komisi I dalam gelaran rapat bersama (hearing) sekira pukul 8 pagi. Politisi PKS ini berujar hearing dengan mitra kerja komisi guna membahas APBD Batanghari 2022.

"Hasil hearing selanjutnya masuk tahap pembahasan di Badan anggaran (Banggar) DPRD Batanghari," katanya.

Sisa target BLUD RSUD HAMBA sebesar Rp 12 miliar menjadi cecaran Dewan, mengingat dua bulan lagi tahun 2021 berakhir. Meski begitu direktur rumah sakit optimis sisa target BLUD bisa tercapai bersumber dari iuran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial).

"Direktur (Hermina Basrie) bilang iuran BPJS belum mereka dapatkan dari BPJS. Tentu ini menjadi catatan Komisi I," ujarnya.

Komisi I juga mempertanyakan kondisi sejumlah pembangunan gedung-gedung RSUD HAMBA Muara Bulian bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berkisar Rp 27 miliar. Berdasarkan jawaban Hermina, target pembangunan selesai Desember 2021.

"Sesuai laporan RSUD HAMBA kepada Komisi I, pengelolaan BLUD sudah transparansi. Tapi secara detail pengelolaan kami tidak mengetahui," katanya. 

Pelayanan RSUD HAMBA terhadap masyarakat rupanya jadi sorotan Komisi I. Dia pernah dapat pengaduan masyarakat harus membayar biaya perawatan secara umum meski terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Banyak ditemukan pelayanan di masyarakat ketika mereka berobat menunjukkan kartu BPJS, ternyata BPJS tidak aktif. Makanya harus dibayar secara umum," ucapnya.

Pihak RSUD HAMBA berujar soal BPJS bukan ranah rumah sakit, tetapi ranah Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Mendengar pernyataan tersebut, kata Adison, Komisi I akan segera memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil. 

"Penyebab bukan karena dihentikan, tapi masalah validasi data NIK (Nomor Induk Kependudukannya). Karena banyak laporan, bukan satu, dua atau tiga yang melaporkan kepada kami. Ketika mereka ingin berobat, mereka harus membayar karena BPJS mereka tidak aktif," katanya.