Pemalang, Gatra.com - Bupati Pemalang, Jawa Tengah Mukti Agung Wibowo diminta mencopot pelaksana tugas kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) karena dinilai tertutup terhadap wartawan. Permintaan itu disampaikan sejumlah wartawan saat acara ramah tamah antara wartawan dengan bupati di kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kamis (7/10).

Dalam acara yang sempat diwarnai kericuhan itu, wartawan media cetak, TV, dan online yang hadir diberi kesempatan untuk berdialog dengan bupati. Kesempatan itu digunakan sejumlah wartawan untuk menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapat informasi dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Seperti diungkapkan Muhtarom, wartawan TVRI. Dia menyebut ketersediaan informasi untuk kepentingan pemberitaan di Pemalang masih sangat minim karena tertutupnya OPD.

"Semua OPD atau instansi terkait tertutup, susah ditemui meski sudah membuat janji wawancara," ujarnya.

Senada diungkapkan wartawan daulat.co, Abimanyu. Dia menyebut wartawan kerap kesulitan untuk menemui narasumber di lingkungan Pemkab Pemalang. "Untuk bertemu kepala dinas, kita harus melalui beberapa orang dan dilempar sana-sini," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan peran Dinkominfo yang dinilai mandul dan alergi terhadap wartawan sehingga perlu dievaluasi kinerjanya.

"Pelaksana tugas kepala Dinkominfo justru kerap menimbulkan polemik di kalangan wartawan dan sangat tertutup. Harusnya ditunjuk orang bisa menjalin komunikasi dengan wartawan," katanya disambut teriakan ganti plt kepala Dinkominfo.
Kalangan media juga mempertanyakan Dinkominfo mengelar acara yang mengundang banyak orang di tengah pandemi Covid-19 tanpa meminta izin dari Satgas Penanganan Covid-19.

Sementara itu, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo berjanji akan meminta seluruh kepala OPD untuk lebih terbuka kepada media yang sedang melakukan peliputan. 

"Saya akan menyampaikan kepada kepala dinas untuk tidak menutup informasi kepada wartawan," katanya.

Menanggapi keluhan terkait plt kepala Dinkominfo, Agung mengaku kecewa dengan kinerja Sinkominfo dalam menyampaikan informasi kepada masyartakat. "Jangankan kalian (wartawan), saya sendiri selaku bupati komplain kinerja Dinkominfo," ucapnya.

Agung mencontohkan informasi yang ada di website resmi Pemkab Pemalang tidak pernah diperbaharui. Hal ini membuat masyarakat, termasuk media tidak bisa mendapat informasi terkait program-program pembangunan maupun kegiatan pemerintahan.

"Website Pemkab Pemalang terakhir pemberitaan tahun 2018. Selama ini kinerjanya apa. Masa kalah dengan website milik desa yang selalu update," katanya.

Agung menanyakan kesanggupan sekretaris daerah dan plt kepala Dinkominfo untuk menjalin kemitraan dengan wartawan. "Mari sama-sama bangun Pemalang. Kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pemalang bergantung pada pemberitaan awak media," ujarnya.

Acara ramah tamah tersebut sempat ricuh yang dipicu tindakan moderator menghentikan secara sepihak sesi tanya jawab wartawan dengan bupati. Sejumlah wartawan kesal karena sesi tanya jawab yang semula disepakati ada tiga sesi, tiba-tiba dihentikan hanya satu sesi.