Semarang, Gatra.com- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyatakan, merasa malu dan bersalah kepada penyandang disabilitas karena belum bisa menyediakan fasilitas memadai.

“Saya merasa malu dan bersalah karena masih banyak perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng belum terlalu ramah untuk penyandang disabilitas,” katanya dalam sambutan secara virtual di Konferensi Nasional: Sebuah Inisiatif Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Inkusif, Rabu (6/10).

Kondisi ini dapat menghambat penyandang disabilitas saat akan mengurus sesuatu di kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Oleh karenanya, Ganjar meminta agar seluruh perkantoran di lingkungan Pemprov Jateng memberikan fasilitas bagi penyandang disalibitas.

Lebih lanjut, Ganjar menyatakan, Pandemi Covid-19 memaksa seluruh komponen mencari cara baru dalam bekerja yakni harus work from home, stay at home.

Ruang-ruang kerja dituntut makin inklusif, maka kesempatan untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas semakin luas. “Banyak penyandang disabilitas yang bisa memproduksi barang dengan bagus,” ujarnya.

Para penyandang disabilitas, lanjut Ganjar, juga dapat bekerja di berbagai bidang sesuai dengan jenis disabilitasnya, semisal difabel netra ternyata memiliki potensi yang bagus yakni dalam konteks komunikasi dan daya ingat.

Mereka bisa mejadi petugas di call center, penyiar radio, telemarketing, petugas administrasi, analis keuangan, dan akuntan. Bagi difabel fisik yang punya kelebihan secara sensorik dan terampil sehingga mereka dapat ditempatkan pada pekerjaan yang hanya perlu pelatihan, seperti servis elektronik, pengajar, call center, dan lainnya.

“Begitu pula pada difabel lain seperti difabel tuli, mental, dan intelektual punya potensi masing-masing, sehingga pekerjaannya juga bisa disesuaikan,” katanya.

Pekerjaan rumah yang besar ini, lanjut Ganjar, harus dipahami dan diedukasi ke seluruh pihak, terutama kepada para pengusaha, CEO atau pemilik usaha lainnya agar bisa menerima bekerja disabilitas.

“Dari konferensi ini berharap dapat menerima rekomendasi. Dari sisi regulasi, administrasi hingga politik anggaran. Dalam hal politik anggaran sebagai gubernur, pemerintah daerah apa yang bisa kita bantu pada kawan-kawan disabilitas,” ujarnya.

Ganjar menambahkan para penyandang disabilitas tidak butuh dikasihani, tapi hanya butuh kesataraan dan akses yang sama manusia normal.